Resmi Dilantik, Ali Ghufron Jabat Dirut BPJS Kesehatan Periode 2021-2026

Ilustrasi. Kantor Pelayanan BPJS Kesehatan

Jakarta, SatukanIndonesia.com – Presiden Joko Widodo resmi melantik Ali Ghufron Mukti sebagai Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan, periode 2021-2026 di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/2/2021).

Pengangkatan Ali Ghufron tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 37/P/Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, Masa Jabatan Tahun 2021-2026.

Bersama Ali Ghufron, juga dilantik jajaran direktur BPJS Kesehatan yang terdiri atas Andi Afdal, Arief Witjaksono Juwono Putro, David Bangun, Edwin Aristiawan, Lily Kresnowati, Mahlil Ruby, dan Mundiharno.

Ali Ghufron yang lahir di Blitar, Jawa Timur, pada 17 Mei 1962 adalah seorang dokter yang menjabat Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (SDID) pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

Ali Ghufron juga dikenal atas keahliannya bidang asuransi kesehatan, kualitas pelayanan kesehatan, pengobatan keluarga, dan epidemiologi.

Selain melantik jajaran direktur Jamsostek Kesehatan, Presiden Jokowi juga melantik Achmad Yurianto sebagai Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan.

Pelantikan Achmad Yurianto, mantan juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi BPJS Kesehatan Masa Jabatan Tahun 2021-2026.

Jajaran Dewan Pengawas lainnya yang dilantik terdiri atas Regina Maria Wiwieng Handayaningsih sebagai anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dari unsur pemerintah, Indra Yana (Pekerja), Siruaya Utamawan (Pekerja), Iftida Yasar (Pemberi Kerja), Inda Deryanne Hasman (Pemberi kerja), dan Ibnu Naser Arrohimi (Tokoh Masyarakat).

BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya, dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.