• Latest
  • Trending
  • All
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
  • Internasional
  • Ragam Info
Komnas HAM Papua Terima 154 Pengaduan Sepanjang 2019

Komnas HAM Papua Terima 154 Pengaduan Sepanjang 2019

Desember 11, 2019
Anduk Bangbek Hadirkan Pelayanan Adminduk Jemput Bola bagi Lansia, Disabilitas, dan ODGJ di Kota Bekasi

Anduk Bangbek Hadirkan Pelayanan Adminduk Jemput Bola bagi Lansia, Disabilitas, dan ODGJ di Kota Bekasi

November 20, 2026
Wakil Wali Kota Harris Bobihoe : PMI Jadi Garda Terdepan Dan Semakin Dicintai Masyarakat

Wakil Wali Kota Harris Bobihoe : PMI Jadi Garda Terdepan Dan Semakin Dicintai Masyarakat

November 20, 2026
ADVERTISEMENT
Di WJIS 2026 Kota Bekasi Buka Peluang Investasi Para Investor

Di WJIS 2026 Kota Bekasi Buka Peluang Investasi Para Investor

November 20, 2026
Semakin Berkilau, Cabor Tinju Tambah Emas Lagi

Semakin Berkilau, Cabor Tinju Tambah Emas Lagi

November 20, 2026
Unggul 52 Emas dari Kota Bandung, Kontingen Kota Bekasi Kian Dekat Kunci Juara Umum Porprov XV Jawa Barat 2026.

Unggul 52 Emas dari Kota Bandung, Kontingen Kota Bekasi Kian Dekat Kunci Juara Umum Porprov XV Jawa Barat 2026.

November 20, 2026
Diusia ke-37 Tahun, PT Nusantara Bona Pasogit (NBP) Raih Predikat Top 100 CEO BPR/BPRS Terbaik 2026

Diusia ke-37 Tahun, PT Nusantara Bona Pasogit (NBP) Raih Predikat Top 100 CEO BPR/BPRS Terbaik 2026

November 20, 2026
DPRD Kota Batam Terima Kunjungan Edukasi Siswa SMPIT Darussakinah, Kenalkan Fungsi Legislatif dan Bahas Isu Aktual

DPRD Kota Batam Terima Kunjungan Edukasi Siswa SMPIT Darussakinah, Kenalkan Fungsi Legislatif dan Bahas Isu Aktual

November 20, 2026
DPRD Kota Batam Terima Kunjungan Edukasi Siswa SMA Kartini, Kenalkan Fungsi dan Peran Legislatif

DPRD Kota Batam Terima Kunjungan Edukasi Siswa SMA Kartini, Kenalkan Fungsi dan Peran Legislatif

November 20, 2026
Porprov XV Jabar 2026 : Kota Bekasi Raih Gelar Juara Umum, Kabupaten Bekasi Dibayangi Kabupaten Bogor

Porprov XV Jabar 2026 : Kota Bekasi Raih Gelar Juara Umum, Kabupaten Bekasi Dibayangi Kabupaten Bogor

November 20, 2026
Tinju Kota Bekasi Sukses Pertahankan Juara Umum Porprov XV Jabar 2026, Raih 9 Emas

Tinju Kota Bekasi Sukses Pertahankan Juara Umum Porprov XV Jabar 2026, Raih 9 Emas

November 20, 2026
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro
Jumat, November 20, 2026
  • Login
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Nasional

Komnas HAM Papua Terima 154 Pengaduan Sepanjang 2019

[Nasional]

Desember 11, 2019
in Nasional
0
0
SHARES
89
VIEWS
Bagikan ke FacebookBagikan ke TwitterBagikan ke Whatsapp
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Sejumlah bangunan dan kendaraan rusak terbakar saat unjuk rasa warga Papua, 29 Agustus 2019.

Jakarta, SatukanIndonesia.com – Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits B Ramandey mencatat total ada 154 pengaduan telah masuk ke pihaknya sepanjang 2019.

“Tahun 2019, pengaduan yang masuk sebanyak 154, atau lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya 68 pengaduan. Sementara pada 2017 sebanyak 89 pengaduan, pada 2016 sebanyak 124 pengaduan dan 2015 sebanyak 103 pengaduan,” kata Frits usai menggelar lokakarya memperingati 71 tahun hari HAM Internasional di Jayapura, Selasa (10/12/19) seperti dilansir Antara.

Menurutnya pelonjakan pengaduan kepada mereka pada 2019 cukup memprihatinkan, dan rata-rata yang diadukan adalah kelompok-kelompok yang melakukan kekerasan pada Agustus dan November lalu di sejumlah kabupaten dan kota di Papua seperti di Wamena dan Jayapura.

“Jadi dalam kurun 2015-2018 itu aparat keamanan itu menjadi peringkat pertama pihak yang diadukan ke Komnas HAM. Namun dalam tahun ini, 2019, dalam konteks Papua, itu justru dilakukan oleh kelompok yang melakukan tindakan-tindakan itu secara massal sebesar 47 persen,” katanya.

“Jadi, kelompok-kelompok itu yang melakukan perusakan dan lalu yang berikut adalah institusi kepolisian dengan 25 persen, lalu pemerintah daerah yaitu 18 persen, lalu 6 persen itu individu,” katanya.

Lebih lanjut, kata dia, berdasarkan tema atau hak yang diadukan pada tahun ini adalah tentang hak hidup sebanyak 48 kasus dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2015-2019), hak pendidikan tiga kasus, hak tersangka 12 kasus, hak pelapor tujuh kasus, hak tahanan dan narapidana delapan kasus, hak rasa aman delapan kasus, dan hak atas pekerjaan sebanyak delapan kasus.

“Sisanya, aduan tentang hak warga negara, hak milik, hak atas ganti rugi, hak anak, hak memperoleh keadilan, hak atas kesejahteraan, dan lainnya, itu rata-rata 1 hingga tiga kasus,” katanya.

Dari semua aduan itu, kata dia, ada yang sudah diproses hingga sampai ke tahap penyelesaian atau ke pengadilan dan ada yang masih berproses.

Terpisah, di Jakarta, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan tidak ada pelanggaran HAM saat kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Dia mengatakan kerusuhan di dua wilayah itu bukan antara warga dengan aparat atau pemerintah.

“Papua kerusuhan, karena antar rakyat,” ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (10/12/19).

Mahfud menuturkan keterlibatan aparat dalam kerusuhan di Papua dan Papua Barat bukan dalam rangka untuk menghadapi rakyat. Akan tetapi, dia berkata aparat diterjunkan untuk memilah antara korban dengan perusuh.

“Dipilah yang rakyat jadi korban ke pinggir, yang perusuh diburu,” ujarnya.

Mahfud mengatakan pelanggaran HAM antara rakyat dengan rakyat adalah pelanggaran horizontal. Dia menyebut jenis pelanggaran itu berbeda dengan pelanggaran HAM pada Orba yang sengaja dilakukan oleh negara secara terstruktur dan sistematis.

“Setelah zaman reformasi, anda bisa menyebut? Tidak ada. Kalau zaman orde baru ada, itu daerah operasi militer resmi ada perintah, sana operasi sikat, sekarang tidak ada,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.

Lebih dari itu, Mahfud pelanggaran HAM yang belum selesai ada 12 kasus. Dia mengklaim seluruh kasus itu terjadi sebelum reformasi.

“Yang zaman reformasi sejak 98 kan tidak ada, yang dilakukan oleh tentara oleh polisi terhadap rakyatnya,” ujar Mahfud.

Sumber

Komentar Facebook

Tags: Komnas HAMNasionalPapua
ShareTweetSend

Related Posts

253 Daerah Termasuk wilayah Papua Berpotensi Banjir

253 Daerah Termasuk wilayah Papua Berpotensi Banjir

Oktober 29, 2026
RUU HAM Diharapkan Atur Rekomendasi Komnas HAM Berdaya Paksa

RUU HAM Diharapkan Atur Rekomendasi Komnas HAM Berdaya Paksa

Oktober 27, 2026
Biarkan PBB berkunjung ke Papua Barat, Indonesia Tidak Perlu Takut

Biarkan PBB berkunjung ke Papua Barat, Indonesia Tidak Perlu Takut

Oktober 14, 2026

DPD RI Segera Evaluasi Keppres 17 Tahun 2022 dan Inpres 2 Tahun 2023

Agustus 26, 2026

Senator Australia asal Aborigin Mengkritik Keras Kekerasan di Papua Barat

Agustus 19, 2026
Load More
ADVERTISEMENT
  • Tentang
  • Periklanan
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak Redaksi
  • Karir

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

Welcome Back!

OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?