BATAM, satukanindonesia.com — Wacana transformasi PROJO dari organisasi relawan menjadi partai politik mulai mengemuka menjelang Pemilu 2029. Setelah bertahun-tahun menjadi salah satu kekuatan relawan dalam kontestasi politik nasional, PROJO kini menghadapi momentum penting untuk menentukan arah perjuangan politiknya ke depan.
Ditemui sesuai kegiatan HUT ke 12 PROJO di Jakarta, Sekretaris DPD PROJO Kepulauan Riau (Kepri), Dado Herdiansyah, menilai wacana transformasi tersebut sudah selayaknya dibahas secara terbuka dan serius. Menurutnya, PROJO telah memiliki modal organisasi berupa jaringan, pengalaman politik, struktur daerah serta basis relawan yang tersebar di berbagai wilayah.
Namun, Dado mengingatkan, modal organisasi saja tidak cukup untuk membangun sebuah partai politik.
Jika transformasi menjadi partai politik benar-benar dipilih, PROJO harus berani melakukan perubahan fundamental. Bukan sekadar mengganti nama, logo atau atribut, tetapi membangun platform politik, kaderisasi, struktur organisasi dan program yang benar-benar berpihak kepada masyarakat.
“Kalau PROJO ingin bertransformasi menjadi partai politik, jangan hanya berganti atribut. Harus ada lompatan besar dari organisasi relawan menjadi institusi politik yang memiliki gagasan, platform, kaderisasi dan struktur yang kuat. Jangan sampai hanya menjadi partai baru tanpa pembeda.”
Dari Pendukung Menjadi Penentu
Dado melihat posisi PROJO sebagai organisasi relawan selama ini telah memberikan kontribusi besar dalam dinamika politik nasional. Kekuatan relawan mampu menjadi bagian penting dalam memenangkan kontestasi politik, namun setelah pemilu berakhir, ruang menentukan kebijakan strategis tetap berada pada lembaga-lembaga politik formal.
Karena itu, menurut Dado, sudah saatnya PROJO mengevaluasi posisi strategisnya dan menentukan arah perjuangan jangka panjang.
“PROJO tidak boleh selamanya hanya menjadi kekuatan pendukung setiap momentum pemilu. Ada waktunya kekuatan tersebut dikembangkan menjadi kekuatan politik yang mampu melahirkan kader dan ikut menentukan arah kebijakan negara.”
Menurutnya, gagasan tersebut bukan berarti PROJO telah menetapkan keputusan untuk menjadi partai politik. Wacana itu merupakan bagian dari diskusi strategis mengenai masa depan organisasi.
Dado menilai organisasi yang telah berkembang besar harus memiliki visi jangka panjang dan tidak boleh hanya hidup berdasarkan momentum politik lima tahunan.
Pemilu 2029 Bisa Menjadi Titik Balik
Pemilu 2029 dinilai dapat menjadi momentum penting bagi PROJO dalam menentukan arah organisasi.
Waktu yang tersedia harus dimanfaatkan untuk mengukur kesiapan secara realistis, mulai dari struktur organisasi, kualitas kader, basis massa, platform politik, strategi pemenangan, pendanaan hingga persyaratan hukum sebagai partai politik.
“Kalau gagasan ini serius, jangan baru bergerak ketika tahapan Pemilu 2029 sudah berjalan. Kajian harus dilakukan dari sekarang. Hitung kekuatan, kelemahan, peluang dan risikonya secara terbuka.”
Dado juga menegaskan bahwa keputusan mengenai transformasi tidak boleh menjadi proyek segelintir elite.
Aspirasi struktur PROJO di daerah harus mendapatkan ruang yang cukup, termasuk suara DPD, DPC, kader dan relawan.
“Keputusan sebesar ini tidak boleh hanya ditentukan oleh satu atau dua orang. Kalau PROJO akan menentukan masa depannya, dengarkan suara struktur daerah dan kader. Ini harus menjadi keputusan organisasi, bukan keputusan kelompok tertentu.”
Jangan Jadi Kendaraan Elite
Dado memberikan catatan penting apabila PROJO benar-benar memilih jalan menjadi partai politik. Transformasi tersebut tidak boleh menjadikan organisasi sebagai kendaraan politik elite untuk mengejar kursi dan jabatan.
Jika menjadi partai, PROJO harus mampu membuktikan bahwa kekuatan politik tersebut lahir dari aspirasi masyarakat dan bekerja untuk kepentingan rakyat.
“Kalau suatu hari PROJO menjadi partai, jangan sampai hanya menjadi kendaraan untuk mengejar kursi dan jabatan. Kekuasaan itu alat, bukan tujuan. Yang harus menjadi tujuan adalah bagaimana kekuasaan digunakan untuk memperbaiki kehidupan rakyat.”
Menurutnya, platform politik harus konkret dan menyentuh persoalan masyarakat. Lapangan kerja, UMKM, pendidikan, ketahanan pangan, perlindungan nelayan dan petani, lingkungan hidup, pemerataan pembangunan serta pemberantasan korupsi merupakan sejumlah persoalan yang harus mendapatkan perhatian.
Bukan Sekadar Menambah Partai
Dado menilai Indonesia tidak membutuhkan partai politik baru hanya untuk menambah jumlah partai dalam surat suara.
Jika PROJO benar-benar memilih jalan politik formal, harus ada alasan kuat yang membuat masyarakat membutuhkan kehadiran partai tersebut.
“Indonesia tidak membutuhkan sekadar tambahan nama partai. Kalau PROJO menjadi partai, harus ada alasan mengapa rakyat harus memilihnya. Harus ada gagasan yang jelas, kader yang berkualitas dan keberpihakan yang nyata kepada masyarakat.”
Karena itu, transformasi harus dibangun melalui proses yang matang dan terukur, bukan keputusan emosional akibat dinamika politik sesaat.
DPP Harus Buka Ruang Kajian
Dado menegaskan bahwa sampai saat ini wacana transformasi tersebut belum menjadi keputusan resmi PROJO secara nasional.
Namun, berkembangnya aspirasi dari berbagai daerah menjadi alasan bagi DPP PROJO untuk membuka ruang diskusi dan kajian secara serius.
“Kalau aspirasi mengenai transformasi semakin berkembang di daerah, jangan dianggap sebagai sesuatu yang harus ditutup. Justru harus dibuka ruang kajian. Kita harus berani membahasnya secara objektif, mulai dari kesiapan PROJO, manfaat, risiko hingga kebutuhan masyarakat.”
Menurut Dado, hasil kajian nantinya dapat saja menyimpulkan bahwa PROJO tetap menjadi organisasi relawan. Jika pilihan tersebut dinilai paling tepat, maka keputusan itu harus dihormati.
Sebaliknya, apabila hasil kajian dan aspirasi mayoritas mengarah pada transformasi menjadi partai politik, proses tersebut harus dilakukan melalui mekanisme organisasi yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
PROJO Harus Menentukan Masa Depan
Dado menilai tantangan terbesar PROJO ke depan bukan hanya mempertahankan eksistensi organisasi, tetapi menentukan warisan politik yang ingin dibangun.
“PROJO harus menentukan masa depannya. Apakah tetap menjadi kekuatan pendukung dalam sejarah politik Indonesia atau berkembang menjadi kekuatan yang ikut menulis sejarah itu sendiri. Apa pun pilihannya, semuanya harus berangkat dari kepentingan rakyat, bukan kepentingan kekuasaan.”
Dengan semakin dekatnya Pemilu 2029, wacana transformasi PROJO menjadi partai politik memiliki dimensi strategis yang lebih besar. Persoalannya bukan sekadar membentuk partai baru, melainkan menentukan bagaimana jaringan relawan yang selama ini dibangun dapat dikembangkan menjadi kekuatan politik yang memiliki arah, gagasan dan perjuangan yang jelas.
Jika tetap menjadi organisasi relawan, PROJO dituntut semakin kuat dalam mengawal kepentingan rakyat. Jika memilih bertransformasi menjadi partai politik, PROJO harus siap membangun struktur, kaderisasi, platform serta sistem politik yang mampu membedakannya dari partai-partai yang telah ada.
Pada akhirnya, masa depan PROJO akan ditentukan oleh kemampuan organisasi tersebut menjawab kebutuhan zaman, menjaga soliditas internal dan memastikan setiap langkah politik tetap berpijak pada kepentingan masyarakat.
PROJO tidak cukup hanya besar dalam jaringan. PROJO harus memiliki arah. Dan menjelang Pemilu 2029, momentum untuk menentukan arah tersebut semakin penting.(***)
