MALANG, satukanindonesia.com – Pemerintah Indonesia mesti memenuhi desakan Melanesian Spearhead Group (MSG) memfasilitasi kunjungan Komisioner Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke Tanah Papua, sebelum jabatan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB berakhir.
Hal ini dibiayai Direktur Eksekutif Papuan Observatory for Human Rights (POHR), Thomas Ch. Syufi melalui keterangannya yang dikutip, Kamis (10/09/2026).
Thomas Syufi mengatakan, mencermati dinimika politik Blok Regional Pasifik, isu pelanggaran hak asasi manusia di Tanah Papua kembali disorot oleh negara-negara Pasifik. Organisasi sub-regional MSG terus mendesak akses internasional, terutama Komisioner Tinggi HAM PBB bekunjug ke Tanah Papua.
Karenanya, POHR sebagai organisasi nirlaba yang berfokus pada advokasi dan pemantauan hak asasi manusia di Tanah Papua, mendesak pemerintah Indonesia segera merealisasikan komitmen internasionalnya dengan memberikan akses bagi Komisioner Tinggi HAM PBB (OHCHR) ke Tanah Papua.
“Langkah krusial ini harus segera ditempuh menyusul ultimatum tegas dan resolusi terbaru yang dikeluarkan oleh para pemimpin negara Melanesian Spearhead Group (MSG) dalam rangkaian pertemuan tingkat tinggi regional PIF ke-55 baru-baru ini di Koror, Palau pada 30 Agustus hingga 4 September 2026,” kata Thomas Syufi.
Menurut Syufi, para pemimpin MSG, baik Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis/ FLNKS) telah menetapkan tenggat waktu hingga 31 Desember 2026, bagi Indonesia untuk memfasilitasi kunjungan resmi tersebut.
Katanya, tanggal ini bertepatan dengan batas akhir masa jabatan diplomasi penting Indonesia di Jenewa.
“Jika Indonesia gagal memenuhi komitmen dan desakan ini, para pemimpin Pasifik telah secara terbuka memperingatkan bahwa status Indonesia sebagai Anggota Asosiasi (Associate Member) di MSG akan ditinjau ulang secara total pada KTT MSG tahun 2027,”ucapnya.
Menurut Syufi, desakan dari MSG dan Pacific Islands Forum (PIF) ini merupakan alarm keras bagi kredibilitas diplomasi Indonesia di panggung global.
Ia menilai, sangat ironis apabila Indonesia menolak dan terus menunda-nunda kunjungan independen PBB ke Papua di saat Indonesia sendiri mengemban tanggungjawab moral internasional yang besar sebagai Ketua Dewan HAM PBB.
Syufi berpendapat, kredibilitas Indonesia dipertaruhkan jika terus menutup akses bagi pelaporan HAM yang transparan dan independen di Tanah Papua.
“Sejak memberikan komitmen awal berupa undangan terbuka pada tahun 2018, kunjungan independen PBB tersebut tidak kunjung terealisasi akibat kendala teknis dan birokrasi di Jakarta,”ujarnya.
POHR mencatat bahwa eskalasi konflik bersenjata dan operasi militer, di wilayah Papua justru kian memburuk dalam beberapa bulan terakhir atau semester Januari-Juni 2026.
Kondisi ini disebut memicu pengungsian massal warga asli Papua (OAP) dan tercatat sedikitnya 59 orang tewas, dengan mayoritas korban jiwa didominasi oleh warga sipil, serta memperpanjang rantai kekerasan kemanusiaan di Tanah Papua.
Karenanya, POHR mendesak Presiden RI Prabowo Subianto segera menerbitkan izin resmi dan kepastian jadwal kunjungan bagi Komisioner Tinggi HAM PBB ke Papua tanpa prasyarat yang membatasi independensi pemantauan.
Mengingatkan pemerintah Indonesia bahwa transparansi atas situasi HAM di Papua adalah satu-satunya jalan untuk memulihkan kepercayaan publik internasional dan mempertahankan kemitraan strategis dengan negara-negaara di kawasan Pasifik.
Mendukung langkah-langkah diplomasi MSG dan PIF yang konsisten mengawal isu kemanusiaan di Papua demi tercapainya keadilan bagi masyarakat adat yang terdamapak konflik.
“Jadi, penundaan lebih lanjut hanya akan memperkuat persepsi global bahwa ada pelanggaran HAM sistematis yang telah ditutupi di Tanah Papua. Sudah saatnya Indonesia membuktikan komitmennya bukan sekadar di atas kertas diplomasi, melainkan tindakan nyata di lapangan,”pungkasnya. [***/GRW]
