MANOKWARI, SatukanIndonesia.com – Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) mengingatkan Gubernur provinsi Papua Barat terkait pembagian paket proyek.
Pasalnya, Dominggus Mandacan sebagai gubernur telah berkomitmen untuk tidak lagi membagi paket proyek melalui asosiasi, melainkan dibagi secara individu kepada kontraktor atau pengusaha.
Ketua DPW JPKP Papua Barat, Ayub Imsiren mengatakan, mengenai pembagian paket proyek dari organisasi perangkat daerah (OPD) di wilayah pemerintah provinsi (Pemprov) Papua Barat tentunya kembali lagi kepada komitmen Gubernur Dominggus Mandacan.
“Sesuai komitmen gubernur bahwa pembagian paket proyek dari OPD itu langsung ke kontraktor masing-masing, tidak lagi melalui asosiasi,”katanya kepada wartawan, Rabu (04/06/2025).
Sebab, lanjutnya, berdasarkan pengalaman mengenai pembagian proyek, banyak kontraktor yang tergabung di Asosiasi sebagai anggota tidak mendapat bagian.
“Sudah banyak laporan terkait pembagian paket proyek melalui asosiasi. Ada sebagian pimpinan asosiasi tidak lagi bagi secara adil ke anggotanya (kontraktor). Malahan mereka (pimpinan asosiasi) diduga menjual paket proyek, tapi juga dikerjakan sendiri,”sebut Imsiren.
Berikutnya, kata dia, menindaklanjuti hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang disepakati oleh Gubernur dan ketujuh Bupati, bahwa kontraktor asli Papua akan dibagi yakni 70 persen kabupaten dan 30 persen provinsi.
“Sehingga paket proyek yang dahulu nilainya kecil, dengan adanya pembagian 70 persen dan 30 persen ini mungkin nilainya sedikit besar karena kontraktor sudah tidak lagi menumpuk di provinsi. Tapi sebagian diakomodir di tujuh kabupaten,”kata dia.
Dicecar mengenai aturan, ia mengatakan, tidak ada aturan atau regulasi yang mengatur tentang pembagian paket proyek melalui asosiasi.
“Bahkan saya sendiri sebagai kontraktor yang bergabung di Asosiasi sebagai anggota, pernah menjadi korban,”aku Ayub Imsiren.
Untuk itu, dirinya menyarankan, gubernur provinsi Papua Barat agar tidak memberikan kewenangan pembagian paket proyek kepada setiap Asosiasi kontraktor asli Papua.
“Asosiasi-asosiasi ini diharapkan tidak lagi menentukan paket proyek, tapi asosiasi-asosiasi ini mungkin hanya sebatas memberikan pembinaan kepada kontraktor yang bergabung sebagai anggota,”pungkasnya. [**/GRW]
