JAKARTA, satukaniundonesia.com – Pemerintah Republik Indonesia kembali menaruh harapan besar, pada sektor infrastruktur sebagai motor penggerak pembangunan nasional.
Untuk Tahun Anggaran 2026, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengantongi pagu indikatif sebesar Rp70,86 triliun.
Anggaran sebesar ini disiapkan bukan sekadar untuk membangun jalan dan jembatan, tetapi juga menyiapkan fondasi menuju kemandirian pangan nasional.
Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI pada Rabu (09/07/2025), Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa arah kebijakan kementeriannya tetap fokus pada peningkatan konektivitas wilayah, penguatan infrastruktur dasar, dan mendukung cita-cita besar pemerintah: mewujudkan swasembada pangan mulai 2025 dan seterusnya.
“Fokus utama kami tetap pada preservasi jalan, peningkatan konektivitas, dan perkuatan jaringan irigasi. Ini menjadi langkah konkret untuk memperkuat fondasi swasembada pangan,”ujar Dody di hadapan anggota dewan.
Pemetaan Proyek Prioritas: Rp70,86 Triliun untuk Infrastruktur Esensial
Berikut rincian alokasi anggaran tersebut berdasarkan sektor-sektor strategis.
Pertama, Sumber Daya Air – Rp20,51 Triliun.
Fokus pada keberlanjutan pertanian dan ketahanan air yakni Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, Pengendalian banjir dan normalisasi sungai, Pengaman pantai untuk mengantisipasi abrasi, Penyediaan air baku, dan Penyelesaian bendungan ongoing.
Kedua, Jalan dan Jembatan – Rp31,8 Triliun.
Pilar konektivitas antarwilayah dan efisiensi logistik yakni Pembangunan jalan baru, Preservasi dan peningkatan kapasitas jalan, Pembangunan dan duplikasi jembatan Flyover serta underpass hingga jalan tol, dan Preservasi dan penggantian jembatan-jalan nasional.
Ketiga, Permukiman – Rp4,11 Triliun.
Fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakatnm yakni Perluasan Sistem, Penyediaan Air Minum (SPAM), Pengelolaan air limbah, dan Pembangunan bangunan gedung permukiman.
Keempat, Prasarana Strategis – Rp13,53 Triliun
Sektor ini menjadi tulang punggung layanan dasar publik yakni Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC): madrasah, sekolah rakyat, dan perguruan tinggi. Fasilitas olahraga, cagar budaya, kesehatan, hingga peribadatan dan Infrastruktur penunjang perekonomian masyarakat
Kelima, Dukungan Manajemen – Rp0,91 Triliun
Mencakup belanja operasional dasar bagi pelaksanaan program teknis.
Kebutuhan Tambahan Capai Rp68,88 Triliun: Ada Apa?
Meski pagu indikatif telah ditetapkan, Dody mengungkapkan bahwa jumlah tersebut belum mencukupi untuk menuntaskan seluruh program strategis yang telah dirancang. Tambahan anggaran sebesar Rp68,88 triliun masih dibutuhkan, yang terdiri atas:
Rp65,28 triliun untuk program teknis
Rp3,6 triliun untuk dukungan manajemen
Tambahan ini mencakup sejumlah program krusial, di antaranya.
Kebutuhan Tambahan Strategis Nilai yaitu Swasembada pangan Rp4,92 triliun, Penyelesaian kontrak tahun jamak Rp12,01 triliun, Pinjaman DN dan LN Rp2,26 triliun, Kegiatan baru Rp17,62 triliun, Infrastruktur berbasis masyarakat atau padat karya Rp3,98 triliun, Pengadaan lahan Rp2,49 triliun, Dukungan DOB Papua Rp1,77 triliun, Dana tanggap darurat bencana Rp0,55 triliun, Sekolah rakyat Rp10 triliun, Operasi dan preservasi infrastruktur eksisting Rp6,03 triliun.
Di luar itu, untuk aspek manajerial, kebutuhan mencakup, Belanja pegawai Rp2,84 triliun, Belanja non-operasional: Rp0,76 triliun
Pesan Kementerian PU: Jangan Sampai Pembangunan Terputus
Dengan banyaknya program berjangka panjang seperti bendungan multi-tahun, jalan tol, dan pembangunan kampus pendidikan, Kementerian PU menekankan pentingnya kontinuitas anggaran.
Menurut Dody, pemutusan pendanaan di tengah jalan bisa memicu pemborosan anggaran, keterlambatan layanan, dan kerugian pembangunan.
“Kami berharap seluruh kebutuhan ini bisa dipertimbangkan dalam pembahasan bersama Komisi V dan Kementerian Keuangan, demi kesinambungan pembangunan nasional,”tutup Menteri Dody.
Catatan Kritis: Menuju Swasembada Pangan Lewat Beton dan Irigasi
Langkah pemerintah mengaitkan kedaulatan pangan dengan infrastruktur dasar adalah pendekatan strategis yang patut diperhatikan. Ketika jalan diperbaiki, irigasi diperkuat, dan bendungan dibangun itu bukan semata soal beton, melainkan juga soal beras, jagung, dan ketahanan rakyat.
Namun dengan tambahan kebutuhan anggaran yang hampir setara pagu awal (Rp68,88 triliun), tantangannya kini bukan lagi soal proyek, tapi komitmen lintas sektor untuk mengeksekusinya.
Tahun 2026 akan menjadi momen krusial. Mampukah pembangunan infrastruktur menyatu dengan misi besar mewujudkan pangan yang mandiri?. [**/GRW]
