MANOKWARI, SatukanIndonesia.com – Guna membahas nasib 235 tenaga kesehatan (Nakes), yang dirumahkan akibat kebijakan pengurangan anggaran. Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum menyatakan, memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari dan Pemerintah Pusat.
Demikian hal ini ditegaskan Dr. Filep Wamafma saat menyerap aspirasi para Nakes di Manokwari pada tanggal 24 Februari 2026.
Dalam penyerapan aspirasi tersebut dihadiri Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Manokwari, perwakilan Ombudsman RI di Papua Barat, serta tenaga kesehatan terdampak.
Ia mengatakan, persoalan tenaga honorer, khususnya di sektor kesehatan, tidak dapat diselesaikan secara parsial di tingkat daerah.
Katanya, diperlukan koordinasi dan kolaborasi dengan kementerian di tingkat pusat, seperti Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenakertrans), dan kementerian teknis lainnya.
“Saya siap memfasilitasi pertemuan dengan kementerian terkait di Jakarta, agar ada solusi komprehensif dan tidak merugikan tenaga honorer di daerah,”ujarnya.
Ia mengungkapkan, telah berkoordinasi dengan DPR Kabupaten Manokwari dan berencana bertemu Bupati Manokwari, untuk membahas langkah strategis penyelesaian persoalan tersebut.
Menurut Dr. Filep, kondisi lapangan pekerjaan yang terbatas membuat banyak tenaga honorer tetap bertahan mengabdi meski menerima penghasilan minim. Karena itu, ia merasa terpanggil untuk memperjuangkan kepastian kerja dan kesejahteraan mereka.
Tak hanya itu, ia mengemukakan, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kemenkes masih menunggu usulan resmi dari pemerintah daerah terkait penambahan kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pemerintah daerah (Pemda) diharapkan, segera menyampaikan usulan tersebut sebagai bagian dari solusi jangka menengah.
Pada kesempatan, Senator Papua Barat ini juga menyoroti, dampak pemangkasan anggaran Otonomi Khusus (Otsus) yang berimbas pada dirumahkannya ratusan tenaga kesehatan serta tenaga honorer lainnya, di Provinsi Papua Barat.
Ditambahkannya, melalui sinergi antara Pemda dan Pemerintah Pusat, persoalan 235 Nakes yang dirumahkan di Manokwari dapat segera memperoleh solusi, yang adil dan berkelanjutan. [Rilis/GRW]
