JAKARTA, SatukanIndonesia.com – 72 organisasi sipil dari berbagai Negara menyerukan, lembaga keuangan publik Jepang untuk menolak dukungan terhadap rencana perluasan proyek Tangguh LNG di Papua Barat, Indonesia.
Seruan tersebut disampaikan melalui petisi yang ditujukan kepada Japan Bank for International Cooperation (JBIC) dan Nippon Export and Investment Insurance (NEXI), serta kepada Kementerian Keuangan Jepang dan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang (METI) pada 24 Februari 2026.
Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Uli Arta Siagian menegaskan, rencana ekspansi tersebut berpotensi memperparah krisis iklim dan memperluas dampak sosial-ekologis di Papua.
“Untuk mencegah terulangnya bencana ekologis seperti yang terjadi di Sumatra akhir tahun lalu, rencana ekspansi Tangguh LNG ini harus dihentikan. Indonesia justru harus segera beralih pada energi terbarukan yang bersih dan berkelanjutan berbasis kebutuhan masyarakat,”ujar Uli dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (27/02/2026).
Menurut WALHI, ekspansi proyek gas alam cair tersebut dinilai tidak sejalan dengan komitmen pembatasan kenaikan suhu global 1,5 derajat Celsius dalam Perjanjian Paris serta berpotensi memperpanjang ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil.
Tangguh LNG merupakan proyek gas terbesar di Indonesia, yang dioperasikan oleh konsorsium dipimpin BP plc. Sejumlah perusahaan Jepang juga tercatat memiliki kepemilikan saham dalam proyek tersebut, dan JBIC serta NEXI sebelumnya telah memberikan dukungan pembiayaan.
Rencana ekspansi yang tengah dipromosikan mencakup pengembangan Lapangan Gas Ubadari dan penerapan teknologi penangkapan serta penyimpanan karbon (CCUS), untuk meningkatkan produksi di Lapangan Gas Vorwata.
Namun, WALHI bersama organisasi masyarakat sipil lainnya menilai, pendekatan tersebut sebagai solusi semu yang tidak menyentuh akar persoalan krisis iklim.
Uli menambahkan, investasi baru pada proyek bahan bakar fosil berisiko memperdalam kerusakan lingkungan, termasuk terhadap ekosistem pesisir dan hutan bakau di wilayah Teluk Bintuni Papua Barat, serta meningkatkan tekanan terhadap masyarakat adat di Papua.
“Jika lembaga keuangan publik Jepang tetap mendukung ekspansi ini, maka mereka ikut bertanggung jawab atas dampak sosial dan ekologis yang akan terjadi,”tegasnya.
WALHI mendesak, pemerintah Jepang dan lembaga keuangan publiknya untuk menghentikan pembiayaan proyek-proyek energi fosil dan mengalihkan dukungan pada pengembangan energi terbarukan yang adil dan berkelanjutan di Indonesia. [Rilis/GRW]
