Ketua Komite III DPD RI, Dr Filep Wamafma saat berkunjung ke salah satu sekolah di pedalaman Provinsi Papua Barat//GRW
MANOKWARI, satukanindonesia.com – Ketua Komite III DPD RI,Dr. Filep Wamafma, optimistis program revitalisasi sekolah yang dijalankan pemerintah pusat dapat meningkatkan mutu pendidikan di Tanah Papua.
Menurut Filep, pemerintah pusat menunjukkan komitmen dalam memperkuat sektor pendidikan di wilayah timur Indonesia, salah satunya melalui program revitalisasi sekolah.
“Pada prinsipnya kami mendukung sepenuhnya program Pak Menteri. Beliau juga sudah menyampaikan bahwa dengan konsisten terhadap komitmen program revitalisasi sekolah ini, dapat menghasilkan pendidikan yang lebih baik secara umum, khususnya di Tanah Papua,”ujar Filep, Kamis (28/05/2026).
Ia mengatakan, sejumlah aspirasi pendidikan yang sebelumnya disampaikan dalam berbagai rapat kerja bersama pemerintah pusat telah diakomodasi dalam program kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Filep menilai, langkah tersebut menjadi sinyal positif bagi pembangunan pendidikan di Papua. Selain itu, ia mengapresiasi rencana kunjungan kerja Mendikdasmen ke Papua Barat dan Papua Barat Daya dalam waktu dekat.
“Kami mengapresiasi karena beberapa waktu lalu telah berkoordinasi dengan Pak Mendikdasmen, dan beliau juga sudah menyampaikan rencana kunjungan ke Papua Barat dan Papua Barat Daya,”katanya.
Filep berharap, program revitalisasi sekolah dapat direspons aktif oleh pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, sehingga pelaksanaannya berjalan maksimal.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Papua.
Dicontohkannya, pemerintah pusat dapat fokus pada pembangunan dan revitalisasi sarana pendidikan, sementara pemerintah daerah mengambil peran dalam peningkatan mutu pendidikan, kualitas tenaga pendidik, hingga pemenuhan perlengkapan sekolah.
“Kalau pemerintah pusat fokus pada program revitalisasi, maka pemerintah kabupaten dan provinsi bisa mengambil peran terkait mutu, kualitas, maupun perlengkapan pendidikan. Jadi saya pikir ini harus direspons, agar program pemerintah pusat dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah,”tandasnya. [GRW]
