Jakarta, satukanindonesia.com – Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendorong pemerintah menjaga keseimbangan harga beras di tingkat produsen dan konsumen agar petani memperoleh keuntungan yang layak sekaligus masyarakat tetap mampu membeli beras dengan harga terjangkau.
“Kami meminta agar stabilisasi pangan dibangun secara berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan harga di tingkat produsen dan konsumen,” kata Daniel di Jakarta, Dilansir dari pantau, Senin (5/10/2026).
Daniel mengapresiasi langkah stabilisasi dan intervensi pangan yang dilakukan Badan Pangan Nasional (Bapanas), termasuk tambahan alokasi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi 1 juta ton.
Menurut dia, berbagai instrumen stabilisasi tersebut memberikan dampak positif dalam menjaga pasokan sekaligus membantu mengurangi tekanan pengeluaran masyarakat.
“Program stabilisasi dan intervensi yang dilakukan Bapanas, termasuk tambahan 1 juta ton beras, sangat bagus. Program itu membantu meringankan masyarakat,” ujar Daniel.
Daniel mengatakan pemerintah tetap perlu memperkuat kebijakan stabilisasi jangka menengah dan panjang agar harga memberikan insentif yang layak bagi petani tanpa membebani konsumen.
“Tapi di luar yang 1 juta ton itu, kita harus pikirkan juga. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana stabilisasi harga di tingkat petani, termasuk di tingkat konsumen,” katanya.
Penugasan SPHP beras sebanyak 828 ribu ton sebelumnya telah selesai disalurkan 100 persen pada 23 September 2026.
Pemerintah kemudian memutuskan menambah alokasi SPHP beras menjadi 1 juta ton berdasarkan direktif Presiden Prabowo Subianto melalui surat Menteri Sekretaris Negara tertanggal 28 September 2026.
Pada awal Oktober, Bapanas menerbitkan penugasan tambahan kepada Perum Bulog sebanyak 74,18 ribu ton atau setara 14,83 juta kemasan beras SPHP berukuran lima kilogram.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas Hermawan menegaskan kondisi perberasan nasional dalam keadaan aman dan pemerintah terus menjaga kecukupan pasokan.
“Pemerintah terus memantau perkembangan pasokan, stok, dan harga agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” ujar Hermawan.
Hermawan mengatakan pemerintah tidak hanya berfokus pada besarnya stok beras secara nasional, tetapi juga memastikan distribusi berjalan lancar dan merata hingga tingkat konsumen.
“Yang kita jaga bukan hanya berapa besar stok yang tersedia, tetapi bagaimana stok tersebut dapat bergerak dan sampai kepada masyarakat pada waktu, lokasi, jumlah, mutu, dan harga yang tepat,” katanya menjelaskan.
Bapanas bersama kementerian dan lembaga, Perum Bulog, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta Satgas Pangan terus memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas perberasan dari hulu hingga hilir.
Instrumen seperti SPHP, bantuan pangan, pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah, Gerakan Pangan Murah, serta pemantauan harga dan pasokan terus dioptimalkan sesuai kondisi di lapangan.
“Prinsipnya, pemerintah menjaga dua kepentingan secara seimbang. Petani harus memperoleh harga yang wajar dan memberikan insentif untuk terus berproduksi, sementara masyarakat juga harus memperoleh beras dengan harga yang terjangkau. Keseimbangan inilah yang terus kita jaga,” ujar Hermawan.
“Ketersediaan beras kita jaga, distribusinya kita perkuat, dan harga terus kita pantau. Pemerintah akan terus hadir untuk menjaga kepentingan petani sekaligus melindungi daya beli masyarakat, sehingga stabilitas pangan nasional dapat terus terpelihara,” katanya.(***)
