
BATAM, satukanindonesia.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam terus mematangkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2027. Pembahasan dilakukan secara intensif bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna memastikan seluruh alokasi anggaran tersusun secara terukur dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Senin (16/11/2026), Banggar DPRD Kota Batam menggelar rapat koordinasi bersama TAPD dengan menghadirkan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Rapat dipimpin langsung Koordinator Banggar yang juga Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Haji Aweng Kurniawan dari Fraksi Partai Gerindra. Rapat tersebut turut diikuti Wakil Ketua III DPRD Kota Batam Muhammad Yunus Muda SE serta sejumlah anggota DPRD yang tergabung dalam Banggar.
Adapun sejumlah pejabat OPD yang hadir meliputi Kepala Dinas Kesehatan dan para Kepala Puskesmas se-Kota Batam, Kepala Dinas Pendidikan, Direktur RSUD Embung Fatimah, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR), Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA), Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan (Disperkimtan), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat), Satpol PP, BPBD, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, DP3AP2KB, serta Dinas Pertanahan.
Koordinator Banggar Haji Aweng Kurniawan mengatakan, rapat koordinasi tersebut merupakan bagian dari upaya mempercepat sekaligus mematangkan pembahasan RAPBD 2027. Pihaknya mengingatkan bahwa seluruh tahapan pembahasan harus dapat diselesaikan sesuai jadwal, mengingat RAPBD tersebut ditargetkan disahkan sebelum akhir November 2026.
Menurut beliau, terdapat sejumlah OPD yang memiliki postur anggaran cukup besar sehingga membutuhkan pembahasan lebih mendalam. Hal ini terutama berkaitan dengan urusan pelayanan dasar yang memiliki alokasi anggaran sesuai amanat peraturan perundang-undangan, seperti sektor pendidikan dan kesehatan.
“Beberapa OPD memiliki postur anggaran besar karena sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti Dinas Pendidikan dan juga Dinas Kesehatan. Kita harapkan dalam beberapa hari ini bisa tuntas pembahasan sehingga RAPBD yang disusun bisa dilaporkan pada rapat paripurna DPRD,” ungkap Aweng.
Beliau menjelaskan, besarnya alokasi anggaran pada masing-masing OPD perlu dicermati secara teliti, baik dari sisi kebutuhan program, sasaran kegiatan maupun manfaat yang akan diterima masyarakat. Dengan demikian, anggaran yang disiapkan benar-benar mendukung prioritas pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Yang kita bahas bukan sekadar angka-angka dalam dokumen anggaran. Kita ingin memastikan setiap program yang diusulkan memiliki perencanaan yang jelas, kebutuhan yang terukur, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Wakil Ketua I DPRD Kota Batam juga mengingatkan seluruh OPD agar dapat memberikan penjelasan secara rinci terhadap setiap usulan anggaran, termasuk dasar perhitungan kebutuhan dan target yang ingin dicapai. Menurutnya, koordinasi antara Banggar, TAPD dan OPD menjadi penting agar tidak ada persoalan substansial yang tertinggal dalam proses pembahasan.
“Kami berharap seluruh OPD kooperatif dan responsif dalam pembahasan ini. Kalau ada hal yang perlu diperbaiki atau disesuaikan, segera kita komunikasikan bersama. Prinsipnya, kita ingin pembahasan berjalan efektif tanpa mengabaikan ketelitian,” tambahnya.
Beliau menegaskan, DPRD melalui Banggar akan terus mencermati postur RAPBD 2027 secara menyeluruh agar penyusunan anggaran tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah, skala prioritas pembangunan, serta kebutuhan pelayanan masyarakat. Dengan pembahasan yang terus dikebut tersebut, Banggar berharap seluruh materi RAPBD 2027 dapat segera dirampungkan untuk selanjutnya disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam sesuai target waktu yang telah ditetapkan.(**/HAG)













