Jakarta, SatukanIndonesia.com – Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menyatakan, peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini harus diletakkan pada konteks historis dan reflektif.
Selain itu ia memaparkan alasan mengapa tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).
Ahmad menjelaskan 2 Mei adalah hari kelahiran Bapak Pendidikan Nasional, yakni Ki Hajar Dewantara. Selain sebagai tokoh pendidikan, Ki Hajar bersama dua tokoh lain yaitu Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo yang biasa disebut Tiga Serangkai merupakan tokoh kebangsaan.
“Tiga tokoh inilah yang mengenalkan ideologi nasionalisme di Indonesia, dan menjadi guru dari tokoh pergerakan nasionalisme seperti Bung Karno,” kata Basarah dalam keterangannya, dilansir detik.com, Minggu (2/5/2021).
Menurut Basarah, ketika Ki Hajar mendirikan Perguruan Taman Siswa pada Juli 1922, konsep dan praktik pendidikannya tidak lepas dari ideologi kebangsaan yang telah dikembangkan jauh hari. Taman Siswa menjadi lembaga pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi rasa cinta Tanah Air, khususnya semangat memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
“Visi dan misi inilah yang harus kita kembalikan dalam membangun pendidikan nasional kita,” tuturnya.
Karena itu, Basarah mengimbau pemangku kebijakan pendidikan agar dapat meneladani visi Ki Hajar Dewantara dalam membangun sistem pendidikan nasional. Adapun soal PP Nomor 57/2021, menurutnya arus menjadi pengingat bersama visi kebangsaan.
Ia menilai ketika pendidikan Pancasila tidak dijadikan mata pelajaran dan mata kuliah wajib dari jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi menjadi tanda pendidikan telah alfa visi kebangsaan dari konsep pendidikan nasional.
“Segenap stakeholder pemerintahan mesti satu visi dan misi dengan semangat kebangsaan untuk menghidupkan kembali rasa cinta kepada ideologi negara. Menghasilkan peserta didik yang dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja memang realistis, tetapi apalah artinya jika generasi penerus bangsa kita tersebut nantinya akan meninggalkan apalagi mengkhianati nilai-nilai luhur bangsanya sendiri?” ucapnya.
Basarah melanjutkan tantangan untuk menghidupkan dan membudayakan kembali pendidikan Pancasila menjadi langkah wajib untuk membangun semangat kebangsaan di kalangan pelajar dan mahasiswa. Hal ini menjadi tantangan besar sebab pendidikan Indonesia belum mampu menghidupkan rasa kebangsaan di hati anak didik.
Menurutnya, Indonesia harus merekonstruksi pendidikan demi penguatan kebangsaan. Sebab sejak Reformasi, Indonesia telah digempur oleh berbagai ideologi transnasional yang merongrong nasionalisme kaum terpelajar.
Salah satu contohnya adalah kasus teror yang dilakukan Zakiah Aini di Mabes Polri pada 31 Maret lalu. Sebab Zakiah merupakan mahasiswi yang terpapar ekstrimisme.
“Kalau kita baca surat wasiat kepada keluarganya, terlihat betapa virus ekstremisme telah membuat Zakiah mengkafirkan Pancasila, NKRI, demokrasi dan nilai-nilai kebangsaan kita. Ini harus menjadi lampu merah sebab pendidikan Pancasila yang telah diwajibkan di perguruan tinggi, ternyata tidak mampu membuat Zakiah mencintai negeri dan bangsanya sendiri,” ujar Basarah.
Basarah mengungkapkan berbagai hasil survei juga melaporkan banyaknya generasi muda yang sudah terpapar paham ideologi transnasional. Untuk itu pihaknya memperingatkan agar pemangku kebijakan pendidikan tidak menganggap remeh krisis kebangsaan dalam pendidikan nasional.
Oleh karenanya, menghidupkan dan membudayakan kembali Pancasila sebagai pendidikan wajib, sifatnya mutlak dilakukan. Kalau kita lihat, ideologi transnasional ini memang menyasar ke kalangan terpelajar yang awam ilmu agama. Jika pendidikan kita tidak mampu membentenginya, maka pelan-pelan anak bangsa,” pungkasnya.
