Jakarta, SatukanIndonesia.com – Beredarnya kasus pencurian 279 juta data masyarakat Indonesia yang bocor dan dijual di raid forums, Ketua Lembaga Riset Siber CISSReC Pratama Persadha menyayangkan kasus tersebut, menurutnya kasus seperti pembobolan data masyarakat seharusnya tidak boleh terjadi.
Menurut Pratama untuk menghindari pelaku peretasan sebaiknya mulai saat ini semua instansi di bawah pemerintah wajib bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan audit digital forensic guna menutupi celah sistem keamanan siber.
“Pemerintah juga wajib melakukan pengujian sistem atau Penetration Test (Pentest) secara berkala kepada seluruh sistem lembaga pemerintahan. Ini sebagai langkah preventif sehingga dari awal dapat ditemukan kelemahan yang harus diperbaiki segera,” kata Pratama dalam keterangan tertulis dikutip Jumat (21/5/2021).
Pratama mengatakan penguatan sistem dan SDM juga perlu ditingkatkan, sementara adopsi teknologi utamanya untuk pengamanan data juga perlu dilakukan.
Kata dia Indonesia masih dianggap rawan akan peretasan karena memang kesadaran keamanan siber masih sangat rendah.
“Prinsipnya, memang data pribadi ini menjadi incaran banyak orang. Sangat berbahaya bila benar data ini bocor dari BPJS. Karena datanya valid dan bisa digunakan sebagai bahan baku kejahatan digital terutama kejahatan perbankan. Dari data ini bisa digunakan pelaku kejahatan untuk membuat KTP palsu dan kemudian menjebol rekening korban,” ungkap dia.
Akun bernama Kotz sebelumnya memberikan akses download secara gratis untuk file sebesar 240 MB yang berisi satu juta data pribadi masyarakat Indonesia.
File ini dibagikan sejak 12 Mei 2021 dan dalam sepekan ini ramai menjadi perhatian publik. Akun tersebut mengklaim mempunyai lebih dari 270 juta data lainnya yang dijual seharga 6 ribu dollar AS.
Pratama melanjutkan kasus pencurian data sebetulnya tak bisa dianggap remeh. Sebab ini berpotensi digunakan untuk kasus kejahatan lainnya.
“Data dari file yang bocor dapat digunakan pelaku kejahatan. Dengan melakukan phishing yang ditargetkan atau jenis serangan rekayasa sosial (Sosial Engineering). Walaupun di dalam file tidak ditemukan data yang sangat sensitif seperti detail kartu kredit, namun dengan beberapa data pribadi yang ada, maka bagi pelaku penjahat dunia maya sudah cukup untuk menyebabkan kerusakan dan ancaman nyata,” terang Pratama,
Dijelaskan dia pelaku kejahatan dapat menggabungkan informasi yang ditemukan dalam file CSV yang bocor dengan pelanggaran data lain untuk membuat profil terperinci dari calon korban mereka seperti data dari kebocoran Tokopedia, Bhinneka, Bukalapak dan lainnya.
Dengan informasi seperti itu, pelaku kejahatan dapat melakukan serangan phising dan social engineering yang jauh lebih meyakinkan bagi para korbannya.
“Yang jelas tidak ada sistem yang 100 persen aman dari ancaman peretasan maupun bentuk serangan siber lainnya. Karena sadar akan hal tersebut, maka perlu dibuat sistem yang terbaik dan dijalankan oleh orang-orang terbaik dan berkompeten agar selalu bisa melakukan pengamanan dengan standar yang tinggi,” ucap Pratama. (FA/SI).