Langkat, SatukanIndonesia.Com – Harapkan hasil audit keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Plt Bupati Langkat H.Syah Afandin, SH hadiri Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Daerah, bertempat di Gedung Keuangan Negara Medan, Kamis 09 November 2023.
Giat FGD dihadiri oleh perwakilan PJ. Gubernur Sumatera Utara Hassanudin, perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan enam kepala daerah yaitu Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Tanjung Balai.
Kepala Kantor wilayah DJPB Provinsi Sumatera Utara Syaiful menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang hadir sebagai wujud dan tanggung jawab amanat didalam pundak kita.
“Kegiatan ini di hadiri oleh enam kepala daerah dari 34 Pemerintah Daerah (Pemda) di Sumatra Utara, hadir narasumber utama kepala perwakilan BPK yang akan menyampaikan strategi mengelola keuangan yang lebih baik,” ucap Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Utara itu.
“Kami menjalankan fungsi pembinaan pengelolaan keuangan termasuk pertanggungjawaban laporan keuangan,” tambahnya.
Sumatera Utara sampai saat ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik jadi memberikan optimisme bersama dan harus kita jaga trend baik ini, seiring dengan pertumbuhan nasional hampir sama yaitu 4,9%.
Sementara inflasi sebanyak 0,07% dan rata rata 2,6% untuk Sumatera Utara dan nasional 2,56 %. Kita optimis sampai akhir tahun kita jaga ini agar sesuai dengan APBN APBD kita.
“Anggaran belanja yang dikelola secara nasional untuk regional Sumatera Utara 63,56 % transfer ke daerah. Agar dapat dibelanjakan sebaik baiknya dan dimaksimalkan,” pesannya.
Ia juga menyampaikan, pertanggungjawaban pengolaan anggaran daerah 2022 sudah selesai di audit. Untuk provinsi Sumatera Utara sudah di lakukan terhadap 34 Kabupaten/kota, terdapat 28 pemerintah daerah mendapat wajar tanpa pengecualian (WTP) dan 6 wajar dengan pengecualian (WDP).
Hal ini yang masih jadi tugas kami untuk memberi arahan agar kedepannya dapat berubah opini menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP).
“Atas dukungan semua pihak semoga kita sama sama bisa menjalankan amanat yang terdapat dipundak kita dengan sebaik baiknya” ucap Syaiful
Selanjutnya Penandatanganan Komitmen WTP kepada 6 Kepala Daerah yaitu Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Tanjung Balai
Turut Hadir Kepala BPKAD Kab.Langkat Drs. M. Iskandarsyah, dan Kabag Protokol Winanda Akbar, S.STP.(AS/Redaksi)
