MANOKWARI, satukanindonesia.com – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Papua Barat melakukan pemeriksaan terhadap Bendahara dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Fakfak, provinsi Papua Barat terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dana hibah Pemilu dan Pilkada.
Pemeriksaan REW (bendahara) dan MI (sekretaris) berlangsung Sabtu (28/06/2025), di ruang Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mapolda Papua Barat sekira pukul 14.00 WIT.
Dalam proses itu, penyidik turut menyita sejumlah dokumen penting, seperti rekening koran dana hibah Pilkada Fakfak dari APBD, dana Pemilu 2024 dari APBN, serta dana sharing dari KPU Provinsi Papua Barat.
KPU Papua Barat menerima dana hibah dari Pemerintah Papua Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) tahun 2023 dan tahun 2024 sebesar Rp200,032 Miliar.
Dari Total Anggaran itu, setiap KPU di 7 Kabupaten mendapatkan dana sharing dari KPU provinsi Papua Barat, untuk Kabupaten Fakfak sekitar Rp12 Miliar. Penyelenggaraan Pilkada kabupaten Fakfak, KPU juga mendapat dana hibah sekitar Rp39 Miliar.
Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Johnny Edizon Isir melalui Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus Kombes Pol Sonny Tampubolon, membenarkan adanya pemeriksaan. Namun, ia menegaskan, penyelidikan masih pada tahap awal.
“Belum ada kesimpulan. Kami masih meneliti dokumen dan meminta klarifikasi dari berbagai pihak,”kata Sonny.
Pada tahun anggaran 2023–2024, KPU Papua Barat menerima hibah sebesar Rp200,032 miliar dari Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Badan Kesbangpol.
Dana ini dibagikan ke tujuh KPU kabupaten, termasuk Fakfak, dengan alokasi dana sharing sekitar Rp12 miliar. Secara khusus, hibah untuk Pilkada Fakfak tercatat sekitar Rp39 miliar.
Selain KPU Fakfak, penyidik Ditreskrimsus Polda juga telah mengirim surat panggilan kepada KPU dari enam kabupaten lain, yakni Manokwari, Manokwari Selatan (Mansel), Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Pegunungan Arfak (Pegaf), dan Kaimana.
Sebelumnya, bendahara pengeluaran KPU Papua Barat berinisial GR juga telah diperiksa pada Senin (23/06/2025), terkait penggunaan dana hibah Pilkada. Pemeriksaan ini berangkat dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Untuk diketahui, dalam laporan BPK yang dirilis pada akhir tahun lalu, telah ditemukan sejumlah kejanggalan pada pengelolaan keuangan di lima KPU kabupaten yakni Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, Fakfak, dan Kaimana.
“Biaya perjalanan dinas tidak sesuai kondisi nyata di lapangan dan melebihi standar biaya masukan,”ungkap Kepala BPK Perwakilan Papua Barat, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, dalam penyerahan laporan hasil pemeriksaan di Manokwari baru-baru ini.
Sejumlah temuan diantaranya pengadaan jasa audit dana kampanye oleh KPU provinsi yang tidak sesuai ketentuan, pengeluaran untuk distribusi logistik Pemilu 2024 oleh KPU Fakfak Papua yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Kemudian, laporan pertanggungjawaban belanja barang yang tidak disertai bukti, dan BPK menilai realisasi belanja barang KPU Fakfak tidak diyakini keterjadiaannya. [**/GRW]