JAKARTA, satukanindonesia.com – Anggota Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dari Fraksi Golkar, Alfons Manibui mengapresiasi, Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional (PHKEN) Bahlil Lahadalia terkait penyerahan dokumen pra-studi kelayakan (pra-STK) untuk 18 proyek prioritas.
Menurutnya, dokumen tersebut akan menjadi menjadi tonggak penting dalam pembangunan ekosistem hilirisasi energi berbasis tata kelola dan kejelasan model bisnis.
Langkah ini dinilai krusial dalam menciptakan pipeline proyek yang bankable, terstruktur, dan siap ditindaklanjuti oleh investor strategis, termasuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Alfons Manibui menyatakan, keberadaan dokumen pra-STK mencerminkan pergeseran dari pendekatan normatif ke arah sistem perencanaan berbasis studi kelayakan multidimensi.
“Langkah ini menandai era baru perencanaan proyek energi di Indonesia yang lebih terukur, profesional, dan mendekati standar internasional. Ini kerja hebat dari Satgas Hilirisasi yang akan sangat membantu dalam mengurangi risiko kegagalan proyek di tahap eksekusi,”ujar Alfons.
Delapan dari 18 proyek yang diajukan berasal dari sektor hilirisasi minerba, dua dari sektor transisi energi, dua proyek ketahanan energi, dan enam lainnya berasal dari subsektor kelautan, pertanian, dan migas. Total estimasi nilai investasi mencapai US$38,63 miliar (setara Rp618 triliun), dengan potensi penciptaan 276.000 lapangan kerja baru secara langsung dan tidak langsung.
Alfons menegaskan, ke depan, pipeline proyek hilirisasi ini harus dikelola dengan sistem monitoring yang berbasis data dan milestone, termasuk pengawasan terhadap aspek pembiayaan, pemenuhan syarat teknis-lingkungan, serta kepastian pasar output produk hilir.
Anggota DPR RI Perwakilan Papua Barat ini menekankan, pentingnya keterhubungan proyek ini dengan agenda transisi energi dan netralitas karbon, termasuk melalui adopsi teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) dan Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS).
“Kita di Komisi XII DPR RI akan mendorong agar seluruh proyek ini memiliki struktur kelembagaan, regulasi, dan insentif fiskal yang mendukung. Kita tidak boleh mengulang kegagalan masa lalu, di mana banyak proyek mandek di tengah jalan karena kurangnya due diligence awal. Dengan pra-STK, kita punya baseline yang jelas,”tambah legislator asal daerah pemilihan Papua Barat itu.
Lebih jauh, Alfons memandang, penyerahan dokumen ini bukan hanya urusan administrasi, tetapi bagian dari reformasi tata kelola investasi energi nasional.
Maka, kata dia, peran Danantara sebagai sovereign vehicle juga harus dioptimalkan untuk menjembatani pembiayaan dan pelaksanaan proyek-proyek strategis tersebut.
“Dengan keterlibatan aktif DPR melalui fungsi pengawasan dan legislasi, kita berharap proyek hilirisasi ini benar-benar menghasilkan transformasi struktural di sektor energi dan mineral, tidak berhenti pada seremoni perencanaan semata,”tandas Alfons atau yang akrab di sapah Pace Kacamata. [**/GRW]
