JAYAPURA, satukanindonesia.com – Wakil Kepala Staf Kepresidenan, M. Qodari, memaparkan, strategi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam mengamankan potensi pendapatan Negara dari sektor perkebunan kelapa sawit, yang dinilai masih bermasalah.
Demikian keterangan yang disampaikan melalui kanal YouTube, pada 21 Agustus 21 Agustus 2025
Menurut Qodari, pemerintah kini tengah menata kembali lahan sawit yang berada di luar konsesi resmi serta tidak memiliki dasar hukum yang sah dari pemilik usaha.
“Lahan yang dinilai melanggar aturan tersebut akan diambil alih oleh Negara, dan selanjutnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,”demikian disampaikan melalui keterangan yang dikutip media ini, Sabtu (23/08/2025).
Dijelaskannya, lahan yang pertama kali diambil bukanlah yang sah milik pengusaha, melainkan kebun sawit yang meluas tanpa izin.
Dia menegaskan, alasan pengambilalihan karena area tersebut bukan hak pengusaha, melainkan aset Negara yang seharusnya dikelola untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam perhitungannya, setiap hektare kebun sawit mampu memberikan keuntungan rata-rata Rp2 juta per bulan.
Dengan asumsi terdapat 3,1 juta hektare lahan ilegal, maka Negara berpotensi meraup Rp6,2 triliun per bulan atau sekitar Rp74 triliun per tahun.
Selain itu, potensi denda dari kasus serupa dapat bernilai puluhan juta rupiah untuk setiap perkara, yang semakin memperbesar pemasukan negara.
Qodari menilai, kebijakan ini merupakan wujud visi Presiden Prabowo dalam menutup kebocoran anggaran Negara sekaligus memperkuat kedaulatan ekonomi Nasional.
Ia menyebut, strategi tersebut layak disandingkan dengan ‘proklamasi kedua’, karena diarahkan untuk membebaskan bangsa dari praktik korupsi serta penyalahgunaan sumber daya alam (SDA).
Pemerintah tidak hanya fokus pada sawit, melainkan juga menertibkan tata niaga minyak di Pertamina, pertambangan timah, hingga aktivitas tambang ilegal di sejumlah daerah.
Dari sektor pertambangan ilegal saja, Negara diperkirakan dapat menyelamatkan dana hingga Rp300 triliun.
Hasil dari penertiban ini direncanakan dialokasikan untuk program pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat kecil, antara lain penyediaan perumahan, layanan kesehatan gratis, pembangunan sekolah, serta peningkatan mutu rumah sakit.
Qodari juga menegaskan, langkah yang dijalankan Presiden Prabowo masih tahap awal dan akan terus berlanjut secara bertahap.
Menurutnya, penataan sumber daya Negara akan diperluas ke bidang pangan, energi, pertahanan, hingga ekonomi agar Indonesia semakin mandiri.
“Masih banyak sekali. Ini yang akan dikerjakan oleh Pak Prabowo. Tentu saja ini akan bertahap. Ini kan belum 1 tahun ya. Kita bertahap tahun ini, tahun depan dan seterusnya insyaallah akan menjadi lebih baik lagi,”tutup Qodari. [**/GRW]