FOTO : Anggota Komisi I DPR Abraham Sridjaja mengecam keras pidato PM Kepulauan Solomon Matthew Cooper Wale di Sidang Umum PBB yang kembali menggulirkan tuduhan pelanggaran HAM di Papua//ISTIMEWA
JAKARTA, satukanindonesia.com – Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Abraham Sridjaja mengecam, keras pidato Perdana Menteri Kepulauan Solomon Matthew Cooper Wale di Sidang Umum PBB yang kembali menggulirkan tuduhan pelanggaran HAM di Papua.
Abraham menilai, pernyataan tersebut sembrono, sepihak, dan tidak berdasar fakta.
“Ini pernyataan yang ceroboh, kalau tidak mau disebut bodoh. Seorang kepala pemerintahan berdiri di mimbar PBB, melempar tuduhan kepada negara sahabat, tetapi tidak berani menyebut dari mana laporannya berasal, siapa yang menyusunnya, dan bagaimana diverifikasi. Menuntut transparansi dari Indonesia, tapi sumber tuduhannya sendiri disembunyikan. Itu standar ganda,” katanya dalam siaran pers, Sabtu (26/09/2026).
Abraham menegaskan, pihak yang secara nyata dan berulang merampas hak hidup rakyat Papua adalah kelompok separatis bersenjata KKB .
“PM Solomon bicara soal saudara Melanesia. Lalu di mana suaranya ketika saudara-saudara Melanesia itu ditembak, disandera, dan dibunuh oleh OPM?,” ujarnya.
Ia pun merinci, fakta yang terjadi dalam dua tahun terakhir.
Pertama, 9 September 2026, Jayawijaya. Tiga ASN, yakni Aprida Rapi, Alfonsius Albinus Mehan, dan Willi Mbuik, ditembak mati KKB di Muliama saat menjalankan tugas menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Komnas HAM mengungkap mereka dibunuh setelah dituduh sebagai intel.
Kedua, 18 Agustus 2026, Distrik Jila, Mimika. Seorang ibu, Neregingget Magai (48), ditembak mati karena menolak disandera.
Seorang korban lainnya dilempar ke jurang hingga patah kaki, dan sembilan perempuan, termasuk tiga murid SD dan seorang remaja yang sedang hamil, diculik ke hutan.
Ketiga, September 2026, Wamena-Mbua.
Sopir Aris Sanda disandera, dipaksa menyatakan dukungan Papua Merdeka di bawah todongan senjata, lalu ditembak. Jenazahnya ditemukan di kendaraan yang dibakar.
Keempat, Juli 2026, Yahukimo dan Puncak. OPM membakar pesawat perintis misi kemanusiaan milik AMA serta membakar gedung dan rumah guru SD Pinapa.
Kelima, April 2025, Yahukimo. Pembantaian terhadap pendulang emas yang menewaskan belasan warga sipil dengan luka tembak, bacok, dan panah.
Keenam, Maret 2025, Anggruk, Yahukimo. Seorang guru dibunuh dan sedikitnya tujuh guru serta tenaga kesehatan dianiaya, sehingga layanan pendidikan dan kesehatan di puluhan distrik lumpuh.
Polda Papua mencatat, sepanjang Januari hingga September 2026 saja, 29 orang tewas akibat aksi KKB di Papua Pegunungan, dan 25 di antaranya adalah warga sipil.
“Guru dibunuh. Tenaga kesehatan dianiaya. Seorang ibu ditembak mati karena menolak disandera. Anak-anak SD diculik. Ini fakta, bukan ‘laporan’ tanpa sumber. Semua sudah terang-benderang diberitakan media. Kalau PM Solomon tidak tahu, ia tidak melakukan pekerjaan rumahnya. Kalau tahu tapi memilih diam, itu jauh lebih buruk,”tandasnya.
Abraham menegaskan, pendekatan negara di Papua adalah pendekatan HAM, kesejahteraan, dan pembangunan. Indonesia juga memiliki Komnas HAM yang independen, dan lembaga itulah yang secara terbuka mengecam kekejaman KKB terhadap warga sipil.
“Indonesia tidak butuh diceramahi soal HAM oleh pihak yang bahkan tidak mau mengonfirmasi kebenaran tuduhannya sendiri,” tegasnya.
Abraham juga mempertanyakan, motif di balik pidato tersebut. “Kami patut mencurigai, jangan-jangan pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa Indonesia justru berada di balik orang-orang yang berbicara seperti itu. Menyuarakan narasi separatis di forum dunia, tanpa konfirmasi, tanpa klarifikasi, dan tanpa sepatah kata pun untuk para korban OPM, bukanlah sikap sahabat. Itu sikap yang menguntungkan kelompok teror,”ujarnya.
Abraham menegaskan Papua adalah bagian sah dan final dari NKRI, sesuatu yang bahkan diakui PM Solomon dalam pidatonya sendiri.
Karena itu, ia meminta, Pemerintah Kepulauan Solomon menghentikan manuver diplomatik yang merugikan hubungan kedua negara dan membuka secara terang sumber tuduhan yang disampaikannya.
Sebagai anggota Komisi I DPR, Abraham akan mendorong Kementerian Luar Negeri menyampaikan hak jawab yang keras dan berbasis data di forum PBB, sekaligus memperkuat diplomasi Indonesia di kawasan Pasifik.
“Kami tidak akan membiarkan nama baik bangsa dicemarkan di panggung internasional. Kedaulatan Indonesia tidak untuk ditawar, dan penderitaan rakyat Papua akibat teror OPM tidak boleh dihapus dari cerita,”katanya. [ONE/GRW]
