JAKARTA, satukanindonesia.com – Festival Film Hak Asasi Manusia (HAM) Pasifik ke-IV, menghadirkan film-film bertema hak asasi manusia (HAM) serta diskusi penonton di kawasan Pasifik, menampilkan The Promise, sebuah film karya sutradara asal Belanda, Daan Veldhuizen dalam pemutaran khusus yang didedikasikan untuk isu dekolonisasi.
Film ini menyandingkan rekaman arsip dari masa pemerintahan kolonial Belanda dengan realitas kehidupan masyarakat Papua Barat saat ini. Menyoroti kesenjangan antara janji-janji, di masa lalu dan pengalaman hidup mereka yang nyata.
Sejarah kolonial Papua Barat merupakan salah satu yang paling tragis, di Pasifik. Ini ditandai dengan pelanggaran berat terhadap otonomi dan jati diri, yang didorong oleh kepentingan serta agenda geopolitik yang saling bersaing.
Sisa-sisa dari sejarah ini telah berujung pada penindasan, pengungsian, dan kematian penduduk asli Papua hingga saat ini.
Begitu laporan dari jurnalis Viliame Senivau dan Tania Uale dalam keterangan pers yang diterima dari Jennis Naidu, Media & Communications Manager Pacific Network on Globalisation (PANG), Senin (02/11/2026).
Film ini menyoroti, kegagalan Pemerintah Belanda dalam mengakui perannya dalam sejarah Papua Barat, sekaligus menyuarakan perasaan dikhianati dan ketidakberdayaan yang diungkapkan oleh orang-orang Papua yang ditampilkan dalam dokumenter tersebut.
Bagi kawasan Pasifik, warisan masalah Papua Barat bukanlah ketidakadilan yang berdiri sendiri. Ini mencerminkan perjuangan regional yang lebih luas terkait penentuan nasib sendiri, kendali atas sumber daya alam, serta pengaruh berkelanjutan dari kekuatan eksternal.
Dalam sesi diskusi setelah pemutaran film, Hagino Erasito, Asisten Juru Kampanye di Pacific Network on Globalisation (PANG), mengaitkan pengalaman Papua Barat dengan perjuangan yang lebih luas di kawasan Pasifik melawan eksploitasi kolonial.
“Dua film yang ditayangkan mengingatkan kita bahwa kolonisasi telah mengambil berbagai bentuk di seluruh Pasifik, namun dampaknya terus memengaruhi masyarakat kita dalam banyak hal,”kata Hagino Erasito.
“Film tentang Papua Barat menegaskan kembali pandangan para tetua kita, baik dari suku Kanak maupun Papua Barat: bagi kita masyarakat Pasifik, dikaruniai sumber daya alam justru menjadi sebuah kutukan.”
“Dunia Barat mungkin melihat hal ini secara berbeda, tetapi bagi kita masyarakat Pasifik, hampir tidak ada jalan keluar ketika kita memiliki sumber daya yang memicu keserakahan kolonial,”ucapnya.
Untuk memahami keputusan politik Belanda pada masa itu, seseorang harus mencermati kalkulasi sinis Perang Dingin.
Menjelang akhir tahun 1950-an, Belanda mulai mempersiapkan wilayah tersebut menuju pemerintahan mandiri yang lebih luas melalui proses yang dikenal sebagai “Papuanisasi”.
Mencakup pelatihan bagi pegawai negeri asal Papua, perluasan partisipasi mereka dalam administrasi, serta persiapan wilayah koloni tersebut untuk mencapai kedaulatan penuh.
Pada saat yang sama, Indonesia yang juga merupakan bekas koloni Belanda telah mengklaim wilayah tersebut sebagai miliknya di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno yang nasionalis.
Pada 19 Desember 1961, Presiden pertama RI itu meluncurkan Operasi Trikora, sebuah mobilisasi militer yang dirancang untuk mencaplok wilayah Nugini Barat ke dalam kendali Indonesia, termasuk melalui penggunaan kekuatan militer.
Dengan sikap yang semakin condong ke Blok Timur, Soekarno menolak pandangan Belanda bahwa Nugini Barat seharusnya memiliki masa depan politik yang terpisah.
Sebaliknya, Soekarno menyebut, kelanjutan kekuasaan Belanda sebagai luka yang belum sembuh akibat dekolonisasi yang tidak tuntas, serta menggambarkan wilayah tersebut sebagai senjata yang diarahkan kepada Indonesia.
Seiring meningkatnya permusuhan bersenjata antara Belanda dan Indonesia, pihak Washington tampaknya menjadi kurang memedulikan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat, melainkan justru lebih berfokus untuk mencegah Jakarta jatuh ke dalam orbit komunisme Uni Soviet.
Dengan memprioritaskan kepentingan strategis Perang Dingin, Departemen Luar Negeri AS dan Dewan Keamanan Nasional melakukan upaya diplomatik intensif agar Belanda melepaskan kendali atas Papua Barat.
Hal ini berujung pada apa yang hanya bisa digambarkan sebagai sebuah pengorbanan diplomatik.
Di bawah tekanan kuat dari Amerika, pihak Belanda akhirnya mengalah. Perjanjian New York tahun 1962 yang dihasilkan dari situasi tersebut membentuk Otoritas Eksekutif Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNTEA).
Untuk pertama kalinya dalam sejarah, PBB memegang kendali langsung atas suatu wilayah. Namun, ini hanyalah sebuah ruang tunggu birokratis.
Setelah hanya tujuh bulan, PBB menyerahkan kendali wilayah tersebut kepada militer Indonesia pada 1 Mei 1963.
Perjanjian tersebut (New York Agreement 1962) menetapkan bahwa Indonesia harus melaksanakan tindakan resmi penentuan nasib sendiri “sesuai dengan praktik internasional.”
Apa yang terjadi kemudian pada tahun 1969 adalah sebuah proses yang sejak lama dikecam sebagai sandiwara: yang disebut sebagai “Act of Free Choice” (Tindakan Pilihan Bebas), atau yang dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang berlangsung mulai dari Merauke pada 14 Juli 1969 di Kabupaten Merauke dan berakhir di Kabupaten Jayapura pada 2 Agustus 1969.
Dari populasi yang berjumlah 815.904 orang Papua Barat, pihak berwenang Indonesia hanya memilih 1.026 anggota Dewan Musyawarah Papua (DMP) yang terdiri dari tetua suku untuk berpartisipasi dalam “Act of Free Choice” tahun 1969 tersebut.
Dalam kondisi terisolasi dari dunia luar, diancam dengan kekerasan, serta berada di bawah tekanan militer, para delegasi ini tercatat secara bulat mendukung integrasi dengan Indonesia.
Dokumen komunikasi pihak Barat dari masa tersebut yang kini telah dibuka untuk umum menunjukkan bahwa para pejabat Amerika Serikat dan Inggris mengetahui bahwa pemungutan suara itu telah direkayasa dan hasilnya sudah ditentukan sebelumnya.
Namun, Majelis Umum PBB justru mencatat hasil tersebut melalui Resolusi 2504, yang pada akhirnya mengunci nasib Papua Barat dalam sebuah legitimasi semu yang cacat hukum.
Tema yang terus muncul di sepanjang The Promise adalah pentingnya praktik pendokumentasian dan pengarsipan, agar “apa yang sebenarnya terjadi” dapat terus diingat dan dijadikan pelajaran.
Kita hidup di era di mana sejarah dapat dengan mudah ditulis ulang oleh pihak yang berkuasa; tindakan memulihkan dan yang lebih penting, mengkritisi sebuah arsip merupakan bentuk intervensi politik yang radikal.
Film menawarkan sarana yang ampuh untuk menghadirkan sejarah serta perjuangan masa kini kepada khalayak yang lebih luas.
Awal tahun ini, film dokumenter berjudul Pig Feast (Pesta Babi) mengguncang kawasan tersebut dan membawa realitas krisis kemanusiaan serta ekologi di Papua Barat ke hadapan audiens yang lebih luas.
Begitu pula dengan The Promise, yang telah membantu menggerakkan berbagai aksi di Belanda maupun di seluruh Eropa.
Benjamin Wheeler, Direktur Pacific Human Rights Film Festival, mencatat bahwa dekolonisasi merupakan tema yang berulang dalam banyak film yang ditayangkan di festival tersebut.
“Sejarah sering kali ditulis oleh pihak penjajah, sehingga proyek dekolonisasi menjadi sulit karena alasan tersebut. Jika Anda mampu menuturkan kisah yang efektif, Anda benar-benar dapat memikat pikiran orang,”tambahnya.
Wheeler berbicara mengenai perlunya peningkatan kapasitas dan pendidikan lebih lanjut di bidang seni, khususnya dalam dunia perfilman.
Di seluruh kawasan Pasifik, dekolonisasi dan penentuan nasib sendiri tetap menjadi bagian penting dari gerakan aktivis politik.
Dengan mendokumentasikan sejarah kolonial serta menyuarakan aspirasi pihak-pihak yang terdampak.
Para pembuat film dan penutur cerita dari Pasifik dapat berkontribusi pada upaya yang lebih luas untuk memajukan dekolonisasi dan memperkuat gerakan penentuan nasib sendiri di seluruh kawasan tersebut.
Dalam diskusi panel setelah pemutaran film, Erasito lebih lanjut berpendapat bahwa warisan kolonialisme tidak terbatas pada masa pemerintahan kolonial secara formal saja.
Ia mempertanyakan sikap pasif banyak pemimpin Pasifik dan mengaitkannya dengan ketergantungan negara-negara Pasifik pada bantuan luar negeri, investasi asing, serta hubungan dengan negara-negara bekas penjajah.
Katanya, seiring berjalannya waktu, hubungan-hubungan ini menciptakan tekanan yang saling bertentangan, yang memaksa para pemimpin untuk menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dengan solidaritas serta kedaulatan Pasifik.
“Hal ini melahirkan bentuk neokolonialisme yang menghadirkan kembali kediktatoran Barat,”tambahnya.
Di tengah memburuknya situasi hak asasi manusia di Papua Barat, terjadinya pengungsian massal, serta meningkatnya kehadiran dan kapabilitas militer Indonesia, kawasan Pasifik sudah sepatutnya didesak untuk mengambil tindakan.
Pertemuan para pemimpin Forum Kepulauan Pasifik (Pacific Islands Forum) yang baru saja berlangsung di Palau menandai sebuah intervensi diplomatik yang penting; para pemimpin mengusulkan pembentukan utusan khusus tingkat tinggi yang dipimpin bersama oleh Perdana Menteri Fiji, Sitiveni Rabuka, dan Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape.
Namun, di Belanda, respons terhadap sejarah Papua Barat masih terpaku kuat dalam ranah penyesalan budaya, alih-alih mengarah pada tindakan geopolitik yang nyata.
Keberadaan “The Promise” memperlihatkan dikotomi yang mencolok, di satu sisi, pihak tersebut secara terbuka mendukung kunjungan penilaian hak asasi manusia oleh PBB ke Papua Barat, namun di sisi lain, mereka terus memberikan izin ekspor sistem maritim dan militer senilai jutaan Euro kepada angkatan bersenjata Indonesia.
Paradoks politik ini sungguh mengerikan.
Ketika Belanda menandatangani Perjanjian New York tahun 1962, mereka melakukannya dengan ketentuan hukum yang tegas bahwa sebuah referendum yang adil mengenai penentuan nasib sendiri di bawah pengawasan PBB harus dilaksanakan.
Ketika referendum tersebut diselewengkan menjadi “Tindakan Tanpa Pilihan” (Act of No Choice) pada tahun 1969, Belanda yang tunduk pada dinamika Perang Dingin di Barat melepaskan tanggung jawab penegakannya.
Dengan mengancam akan mencabut status Indonesia, para pemimpin negara Pasifik pada hakikatnya mengisi kekosongan penegakan hukum yang ditinggalkan oleh pemerintah Belanda enam puluh tahun silam.
Mereka berupaya untuk secara hukum mewajibkan transparansi yang sedianya dijamin oleh Belanda, namun gagal dipertahankan oleh negara tersebut.
Dengan menempatkan Papua Barat sebagai pusat dalam arsitektur keamanan Pasifik serta secara eksplisit merujuk pada Deklarasi Boe dan Strategi 2050, untuk Benua Pasifik Biru (2050 Strategy for the Blue Pacific Continent) para pemimpin kawasan mengalihkan titik berat geopolitik isu ini, menjauhkannya dari Eropa yang bersikap acuh tak acuh, dan meletakkannya sepenuhnya di pundak kawasan Oseania. [ONE/GRW]