JAKARTA, satukanindonesia.com – Kabar penangkapan mantan Kapolri dan seorang menteri dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto ramai dibahas di media sosial.
Namun, Bareskrim Mabes Polri memastikan, tidak ada mantan Kapolri maupun pejabat setingkat menteri yang diamankan dalam perkara tersebut.
Kepala Bareskrim Polri, Komjen Asep Safrudin menepis, kabar penangkapan dua mantan Kepala Polri (Kapolri). Salah satunya, bahkan disebut masih menjabat sebagai menteri.
“Tidak benar,” kata Asep dalam pernyataan yang dikutip, di Jakarta, Senin (09/11/2026.
Meski membantah kabar penangkapan, Asep enggan menjelaskan lebih jauh mengenai identitas maupun asal-usul informasi tersebut.
Ia memastikan, penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah tokoh negara masih terus berjalan.
Asep juga mengungkapkan, penyidik tidak hanya mendalami dugaan penyadapan ilegal dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Polisi turut menelusuri kemungkinan adanya motif lain yang mengarah pada dugaan makar.
“Tim terus bekerja untuk mendalami dan menelusuri terkait dugaan makar tersebut,”ujarnya.
Di tengah berkembangnya spekulasi, Komisi III DPR RI akan meminta, penjelasan langsung kepada Kapolri dalam rapat kerja pada Kamis (12/11/2026).
Rapat tersebut secara khusus membahas penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, termasuk mengungkap pihak-pihak yang berada di balik perkara tersebut dan motif pelaksanaannya.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengatakan, rapat kerja itu akan dipimpinnya bersama jajaran pimpinan komisi lainnya.
“Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada hari Kamis 12 November 2026 untuk membahas kasus penyadapan ilegal termasuk membongkar dalang dan motif penyadapan ilegal tersebut,”kata Habiburokhman dalam keterangannya, Minggu (08/11/2026). [***/GRW]
