
Jakarta, satukanindonesia.com – Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri bakal menggelar Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap mantan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo terkait kasus dugaan penyadapan atas Presiden Prabowo Subianto pada pekan depan.
“Kemudian untuk tadi yang ditanyakan (sidang etik LSP), itu dijadwalkan minggu depan,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir kepada wartawan di Jakarta, dilansir dari indoposco, Selasa (17/11/2026).
Meski demikian, ia belum mengungkapkan kepastian waktu pelaksanaan sidang tersebut dan susunan Majelis Sidangnya. “Minggu depan, nanti untuk harinya akan kami sampaikan,” ujar Johnny.
Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Keempatnya yakni Kepala Staf Kepresidenan sekaligus mantan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol. Ahrie Sonta, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol. Slamet Uliandi.
Sementara itu, Irjen Pol. Ahrie Sonta telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri pada Selasa (10/11/2026). Sedangkan Irjen Eko Hadi Santoso masih menjalani sidang etik hari ini.
Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto mengungkapkan kronologi kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan perwira tinggi (Pati) Polri. Perkara itu terjadi dalam kurun waktu tahun 2025 sampai dengan 2026.
Hal itu disampaikannya saat rapat kerja bersama Komisi III DPR pada Kamis, (12/11/2026), untuk membahas kasus dugaan penyadapan ilegal yang menargetkan Presiden Prabowo Subianto.
“AS (Ahrie Sonta) diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa surat permohonan dari penyidik, sehingga sejumlah nomor telepon disadap tanpa keterkaitan dengan prosedur penegakan hukum,” tutur Suyudi terpisah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Selanjutnya, pada Oktober 2026, Ahrie Sonta diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan instruksi penyadapan serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS.
“Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor, sehingga pada tanggal 30 Oktober 2026, peristiwa ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri,” jelas Suyudi.(***)













