
JAKARTA, satukanindonesia.com – Mabes Polri menyatakan, perkara dugaan tindak pidana makar terkait penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto telah memasuki tahap penyidikan.
Demikian diungkapkan Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir, di Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (16/11/2026).
Ia mengatakan, penyidik telah menemukan dugaan tindak pidana dalam pengembangan kasus tersebut.
“Untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, dan saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan,”ungkapnya.
Isir menambahkan, penyidik juga mendalami dugaan adanya end user atau penerima akhir lainnya yang terkait dengan penyadapan dan akses ilegal tersebut, selain mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Menurutnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menunjukkan komitmen dalam mengusut perkara ini dengan membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin.
Diketahui, perkara penyadapan ilegal empat jenderal polisi yang pernah menduduki jabatan strategis di Korps Bhayangkara ditetapkan sebagai tersangka.
Tiga orang lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (03/11/2026). Mereka adalah mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP); mantan Kadivkum Polri, Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN); serta Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri, Irjen Eko Hadi Santoso (EH).
Sementara itu, mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri, Irjen Slamet Uliandi (SU), menjadi tersangka keempat. Penetapan tersebut dilakukan pada Kamis (05/11/2026).
Seiring dengan proses penyidikan, Polri juga menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Hingga saat ini, Ahrie Sonta telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. [***/GRW]













