• Latest
  • Trending
  • All
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
  • Internasional
  • Ragam Info
Rekonstruksi Desentralisasi dan Sistem Demokrasi Lokal di Dalami MPR RI

Rekonstruksi Desentralisasi dan Sistem Demokrasi Lokal di Dalami MPR RI

November 17, 2026
Jenderal Listyo Sigit Prabowo Jalani Sidang Etik Terkait Kasus Penyadapan Pekan Depan

Jenderal Listyo Sigit Prabowo Jalani Sidang Etik Terkait Kasus Penyadapan Pekan Depan

November 17, 2026
Cabor Barongsai Kota Bekasi Juara Umum Porprov XV Jabar 2026, Raih Empat Emas

Cabor Barongsai Kota Bekasi Juara Umum Porprov XV Jabar 2026, Raih Empat Emas

November 17, 2026
ADVERTISEMENT
Pansus DPRD Batam Matangkan Ranperda Penataan Kampung Tua, Sinkronisasi Aturan Pertanahan Jadi Perhatian

Pansus DPRD Batam Matangkan Ranperda Penataan Kampung Tua, Sinkronisasi Aturan Pertanahan Jadi Perhatian

November 17, 2026
Persaingan Atlet Berlangsung Ketat, Pokja Wartawan Kota Bekasi Tinjau Cabor Mini 4WD Porprov XV Jabar 2026

Persaingan Atlet Berlangsung Ketat, Pokja Wartawan Kota Bekasi Tinjau Cabor Mini 4WD Porprov XV Jabar 2026

November 17, 2026
Bertemu Menkomdigi dan Menteri PPPA, Baleg DPR Soroti Kekerasan Anak di Ranah Digital

Bertemu Menkomdigi dan Menteri PPPA, Baleg DPR Soroti Kekerasan Anak di Ranah Digital

November 17, 2026
Pansus DPRD Batam Matangkan Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Dandis Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas

Pansus DPRD Batam Matangkan Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Dandis Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas

November 17, 2026
Banggar DPRD Batam Gesa Pembahasan RAPBD 2027, Wakil Ketua I Targetkan Tuntas Sebelum Akhir November

Banggar DPRD Batam Gesa Pembahasan RAPBD 2027, Wakil Ketua I Targetkan Tuntas Sebelum Akhir November

November 17, 2026
Prabowo Sibuk, Pemilihan dan Pelantikan Wakil Presiden Indonesia Diundurkan

Prabowo Sibuk, Pemilihan dan Pelantikan Wakil Presiden Indonesia Diundurkan

November 17, 2026
Kepala Daerah Diminta Kawal Penetapan Upah Minimum 2027

Kepala Daerah Diminta Kawal Penetapan Upah Minimum 2027

November 17, 2026
Staf Anggota DPR Tersangka Suap Pilih Bungkam

Staf Anggota DPR Tersangka Suap Pilih Bungkam

November 16, 2026
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro
Selasa, November 17, 2026
  • Login
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home News

Rekonstruksi Desentralisasi dan Sistem Demokrasi Lokal di Dalami MPR RI

(Politik)

November 17, 2026
in News, Politik
0
0
SHARES
10
VIEWS
Bagikan ke FacebookBagikan ke TwitterBagikan ke Whatsapp
ADVERTISEMENT
Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Dr. H. Hindun Anisah

BANDUNG, satukanindonesia.com – Secara konstitusional Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 telah memberikan landasan bagi pelaksanaan otonomi daerah, pengaturan hubungan kewenangan dan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta pengakuan terhadap kekhususan dan keistimewaan daerah tertentu.

Demikian hal ini ditegaskan Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Dr. H. Hindun Anisah saat memimpin Focus Group Discussion (FGD) Kelompok III Badan Pengkajian MPR RI, dengan tema “Desentralisasi, Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Desa” di Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (16/11/2026).

Ia mengatakan, pelaksanan Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B UUD NRI 1945 tersebut dalam implementasinya, pengaturan desentralisasi asimetris masih memiliki dasar, tujuan, dan karakteristik yang beragam.

“Sehingga diperlukan evaluasi terhadap pembagian kewenangan, hubungan fiskal pusat dan daerah, kapasitas penyelenggaraan otonomi, serta keseimbangan antara kepentingan nasional dan kebutuhan daerah,”ungkapnya.

Hindun menegaskan, kajian desentralisasi asimetris perlu mengidentifikasi sumber persoalan dalam penyelenggaraan desentralisasi, apakah berasal dari keterbatasan norma konstitusi atau justru dari peraturan perundang-undangan, desain kelembagaan, kebijakan pemerintahan, kapasitas daerah, dan implementasinya.

“Ini penting agar gagasan rekonstruksi desentralisasi tidak serta-merta diarahkan pada perubahan UUD NRI Tahun 1945 apabila persoalannya masih dapat diselesaikan melalui penyempurnaan regulasi dan kebijakan,”jelasnya.

Selain desentralisasi asimetris, diskusi ini juga membahas sistem demokrasi lokal, khususnya mekanisme pengisian jabatan kepala daerah.

Hal ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Dalam perkembangannya, lanjut Hindun, pelaksanaan demokrasi lokal masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti tingginya biaya politik, politik uang, pengaruh kekuatan modal, pragmatisme politik, hingga polarisasi masyarakat.

“Persoalan ini perlu menjadi bahan evaluasi untuk memastikan proses demokrasi berjalan seiring dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,”tegasnya.

Salah satu gagasan yang turut menjadi perhatian dalam diskusi, yaitu kemungkinan penerapan sistem hibrida dalam mekanisme pengisian jabatan kepala daerah.

Dalam gagasan tersebut, gubernur diangkat atau dipilih oleh Presiden, sementara bupati dan wali kota tetap dipilih secara langsung oleh rakyat.

“Gagasan ini masih memerlukan pendalaman, terutama terkait legitimasi demokratis, kedudukan gubernur dalam sistem pemerintahan, hubungan pusat dan daerah, efektivitas koordinasi pemerintahan, serta implikasinya terhadap kedaulatan rakyat dan partisipasi masyarakat,”sebutnya.

Menurut Hindun, pembahasan mengenai demokrasi lokal tidak semata-mata diarahkan pada pilihan antara pemilihan langsung atau mekanisme lainnya.

Lebih dari itu, diperlukan desain yang mampu menjamin kedaulatan rakyat, legitimasi, partisipasi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PUU-XXIV/2026 juga disebut sebagai salah satu pijakan akademik untuk memahami ruang lingkup frasa “dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Hindun mengatakan, bahwa diskusi ini menjadi bagian dari upaya Badan Pengkajian MPR RI untuk menghimpun pandangan dan masukan akademik secara komprehensif.
Sekaligus bagian dari proses meaningful participation , khususnya apabila hasil kajian nantinya menunjukkan adanya kemungkinan kebutuhan perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945.

“Kami berharap diskusi ini dapat menghasilkan pemikiran mengenai parameter pemberian desentralisasi asimetris, diferensiasi kewenangan dan kelembagaan, serta pengembangan sistem demokrasi lokal yang mampu memperkuat partisipasi dan akuntabilitas pemerintahan daerah,”tambahnya.

Sebagai bagian dari upaya memperluas pertukaran gagasan dan memperdalam hasil kajian, MPR RI akan menyelenggarakan Konferensi Nasional Konstitusi dengan melibatkan peserta Call for Papers, serta para partisipan dari berbagai kalangan untuk mendiskusikan berbagai isu ketatanegaraan, termasuk desentralisasi dan otonomi daerah.

Perlu diketahui, diskusi tersebut dihadiri Anggota Badan Pengkaji/an MPR RI, Dr. H. Ida Fauziah, M.Si. (F-PKB), H. Kamrussamad, Ph.D. (F-Gerindra), Dr. Drs. Adrianus Asia Sidot, M.Si. (F-Golkar), Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc. (F-PAN), dan H. Teuku Ibrahim, S.T., M.M. (F-Demokrat).

FGD ini juga menghadirkan tiga narasumber ahli, yaitu Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb, CRGP., Akademisi FISIP Universitas Padjajaran, Dr. Dra. Dede Sri Kartini, M.Si., Akademisi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Dr. Petrus Polyando, S.STP., M.Si., Ph.D. [***/GRW]

ADVERTISEMENT

Komentar Facebook

Tags: MPE RIRekonstruksi Desentralisasi dan Sistem Demokrasi
ShareTweetSend

Related Posts

No Content Available
Load More
ADVERTISEMENT
  • Tentang
  • Periklanan
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak Redaksi
  • Karir

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

Welcome Back!

OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?