
Jakarta, satukanindonesia.com – Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol. Eko Hadi Santoso terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Putusan tersebut disampaikannya dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar di Ruang Sidang Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divpropam Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dilansir dari indoposco,Selasa (17/11/2026).
“Didapatkan putusan sidang KKEP, sanksi administratif, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Dalam putusan sidang, perbuatan Eko Hadi selaku terduga pelanggar KKEP juga dinyatakan tercela, sehingga dikenakan sanksi bersifat etika.
Putusan tersebut didasarkan pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026.
“Pada hasil putusan pelaksanaan sidang KKEP, didapat suatu wujud perbuatan terhadap terduga pelanggar EHS: terduga pelanggar telah melakukan pemufakatan terkait kegiatan ilegal akses, berupa melakukan penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan prosedural,” ujar Trunoyudo.
Sidang KKEP terhadap EHS berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 18.00 WIB di Gedung Divpropam Polri, Gedung Presisi 3, Lantai 2, Mabes Polri. Persidangan dipimpin Komjen Pol. Hendro Pandowo, dengan menghadirkan sembilan orang saksi, termasuk satu saksi yang meringankan berinisial DR atas permintaan terduga pelanggar.
Adapun pasal yang dilanggar meliputi Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b dan/atau huruf c, Pasal 8 huruf c angka 1, Pasal 10 ayat (1) huruf d dan/atau huruf f, serta Pasal 11 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri sebagaimana telah diubah dengan Perpol Nomor 4 Tahun 2026.(***)













