
Jakarta, satukanindonesia.com – Munculnya nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) mulai memancing dinamika politik di ruang publik. Di tengah menguatnya dukungan terhadap Dasco sebagai kandidat pengganti Gibran Rakabuming Raka, berbagai tudingan di media sosial dinilai perlu disikapi secara kritis agar tidak berkembang menjadi kampanye hitam yang merusak demokrasi.
Pengamat politik Bawono Kumoro menilai, tuduhan yang tidak didasarkan pada fakta merupakan praktik politik yang tidak sehat. Terlebih, pembentukan opini tanpa bukti berpotensi menjadi instrumen untuk menjatuhkan reputasi seseorang di tengah persaingan politik.
Menurut Bawono, selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Dasco memiliki posisi strategis dalam menjaga komunikasi antara pemerintah dan parlemen. Perannya dinilai tidak sebatas menjalankan fungsi legislatif, tetapi juga menjadi penghubung ketika muncul persoalan yang membutuhkan penyelesaian melalui dialog.
“Dasco juga memainkan peran sebagai peredam kejut untuk menetralisir berbagai isu sensitif melalui pendekatan dialog dan membuka ruang aspirasi publik sebelum berkembang menjadi konflik lebih besar,” kata Bawono dalam keterangan, dilansir dari indoposco, Minggu (22/11/2026).
Dia menilai, posisi strategis tersebut memiliki konsekuensi politik tersendiri. Dasco menjadi salah satu figur yang mendapat sorotan luas, termasuk serangan di media sosial dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Situasi itu, lanjut Bawono, tidak bisa dilepaskan dari semakin seringnya nama Dasco diperbincangkan sebagai salah satu kandidat potensial untuk mengisi posisi wakil presiden.
Bawono berpandangan, meluasnya dukungan dari berbagai kalangan terhadap Dasco kemungkinan menimbulkan ketidaknyamanan bagi sejumlah pihak. Kondisi tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk melancarkan kampanye hitam guna membangun opini negatif dan melemahkan legitimasi politiknya.
“Dalam pertarungan politik, pembentukan opini publik bisa menjadi salah satu instrumen untuk menjatuhkan reputasi seseorang. Karena itu, harus dibedakan secara tegas antara kritik yang didasarkan pada data dan fakta dengan tuduhan yang tidak memiliki dasar. Yang kedua jelas tidak sehat bagi demokrasi,” tegasnya.
Bawono juga mengingatkan bahwa kritik terhadap tokoh publik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, kebebasan menyampaikan pendapat tidak seharusnya dijadikan pembenaran untuk menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya.
Dia menambahkan, Dasco telah memberikan respons secara jelas terhadap berbagai hal yang dituduhkan kepadanya. Sikap tenang dan elegan yang ditunjukkan Dasco juga dinilai mencerminkan penghormatan terhadap kebebasan berbicara di ruang publik.
Karena itu, Bawono mengajak masyarakat lebih bijak dalam menyikapi berbagai informasi politik, terutama yang beredar melalui media sosial. Publik perlu mengedepankan verifikasi dan menjadikan fakta sebagai pijakan sebelum mempercayai maupun menyebarluaskan suatu tuduhan.
Menurutnya, dinamika pencalonan dalam kontestasi politik semestinya berlangsung melalui adu gagasan dan rekam jejak, bukan dengan membangun persepsi negatif melalui tuduhan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.(***)













