• Latest
  • Trending
  • All
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
  • Internasional
  • Ragam Info
Keadilan bagi Papua Di Tengah Dinamika Politik Internasional

Keadilan bagi Papua Di Tengah Dinamika Politik Internasional

November 21, 2026
Permudah Pelayanan Bagi Masyarakat, Tri Adhianto Apresiasi RW 13 Bekasi Jaya Wilayah Pertama Gelar Layanan Jemput Warga

Permudah Pelayanan Bagi Masyarakat, Tri Adhianto Apresiasi RW 13 Bekasi Jaya Wilayah Pertama Gelar Layanan Jemput Warga

November 21, 2026
Jadi Juara Umum Dan Sukses Selenggarakan Porprov Wawali Harris Bobihoe Sampaikan Apresiasi Terima Kasih Kepada Atlet Serta Masyarakat Kota Bekasi

Jadi Juara Umum Dan Sukses Selenggarakan Porprov Wawali Harris Bobihoe Sampaikan Apresiasi Terima Kasih Kepada Atlet Serta Masyarakat Kota Bekasi

November 21, 2026
ADVERTISEMENT
Ukir Sejarah! Kota Bekasi Juara Umum Porprov XV Jabar 2026, Unggul 57 Emas dari Bandung

Ukir Sejarah! Kota Bekasi Juara Umum Porprov XV Jabar 2026, Unggul 57 Emas dari Bandung

November 21, 2026
FWB Gelar Pelatihan Jurnalistik Lingkungan Hidup, Wartawan Dibekali Pemahaman Hukum dan Teknik Investigasi

FWB Gelar Pelatihan Jurnalistik Lingkungan Hidup, Wartawan Dibekali Pemahaman Hukum dan Teknik Investigasi

November 21, 2026
Tak Hanya Padamkan Api, Warga Surabaya Juga Dilatih Tangani Ular

Tak Hanya Padamkan Api, Warga Surabaya Juga Dilatih Tangani Ular

November 21, 2026
Penjurian jadi  Sorotan, Gimnastik Kota Bekasi Raih 3 Emas Porprov XV Jabar 2026

Penjurian jadi  Sorotan, Gimnastik Kota Bekasi Raih 3 Emas Porprov XV Jabar 2026

November 21, 2026
Pansus DPRD Batam Finalisasi Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Siap Dibawa ke Paripurna

Pansus DPRD Batam Finalisasi Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Siap Dibawa ke Paripurna

November 21, 2026
Pansus Ranperda Penataan Kampung Tua DPRD Batam Tinjau Seranggong, Temukan Kawasan Tak Lagi Berpenghuni

Pansus Ranperda Penataan Kampung Tua DPRD Batam Tinjau Seranggong, Temukan Kawasan Tak Lagi Berpenghuni

November 21, 2026
Rp34,57 Triliun Dana Desa Dipakai Bangun KDKMP

Rp34,57 Triliun Dana Desa Dipakai Bangun KDKMP

November 21, 2026
Material Proyek Pelabuhan Sapeken Rp20 Miliar Tersimpan di Jangkar, Ini Penjelasan Dishub Jatim

Material Proyek Pelabuhan Sapeken Rp20 Miliar Tersimpan di Jangkar, Ini Penjelasan Dishub Jatim

November 21, 2026
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro
Sabtu, November 21, 2026
  • Login
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home News

Keadilan bagi Papua Di Tengah Dinamika Politik Internasional

(Fokus Berita)

November 21, 2026
in News
0
0
SHARES
5
VIEWS
Bagikan ke FacebookBagikan ke TwitterBagikan ke Whatsapp
ADVERTISEMENT
Dr. Filep Wamafma

MANOWKARI, satukanindonesia.com – Ketua Komite III DPD RI sekaligus Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., menyoroti, dinamika politik internasional yang terus memberikan perhatian terhadap persoalan Papua, terutama menyangkut hak asasi manusia (HAM), konflik bersenjata, pengungsian masyarakat sipil, hak masyarakat adat, serta pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus).

Menurut Filep, setelah 25 tahun diberlakukannya UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua, pemerintah perlu melakukan evaluasi mendasar terhadap efektivitas kebijakan Otsus, khususnya setelah perubahan melalui UU Nomor 2 Tahun 2021.

“Persoalan Papua tidak cukup diselesaikan hanya dengan pendekatan diplomasi internasional. Pemerintah harus membuktikan bahwa Otsus benar-benar menghadirkan keadilan, perlindungan hak masyarakat adat, kesejahteraan, dan penghormatan terhadap martabat Orang Asli Papua. Kedaulatan negara dapat berjalan beriringan dengan tanggung jawab melindungi rakyatnya,”tegas Filep, Sabtu (21/11/2026).

Menurut Filep, perhatian internasional terhadap Papua merupakan perkembangan politik yang harus dicermati secara serius. Pembahasan mengenai Papua di forum negara-negara Pasifik, mekanisme HAM PBB, hingga forum parlemen di Eropa memperlihatkan bahwa persoalan Papua telah menjadi bagian dari diskursus internasional mengenai HAM, demokrasi, investasi, dan hak masyarakat adat.

“Apabila persoalan Papua mulai dikaitkan dengan hubungan perdagangan, investasi dan diplomasi internasional, pemerintah perlu merespons secara komprehensif dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, misalnya dimensi kemanusiaan, politik, ekonomi, dan hukum internasional,”ujarnya.

Ilustrasi – Pulau Papua adalah wilayah Otonomi Khusus

Filep lantas menegaskan, Otsus pada hakikatnya merupakan instrumen politik hukum negara untuk menjawab persoalan historis, ketidakadilan, ketimpangan pembangunan, dan tuntutan pengakuan hak-hak dasar masyarakat Papua.

Namun, menurutnya, berbagai persoalan mendasar masih membutuhkan penyelesaian, mulai dari kemiskinan, keterbatasan pendidikan dan kesehatan, konflik bersenjata, pengungsian masyarakat sipil, hingga sengketa tanah adat akibat aktivitas investasi.

Pada kesempatan ini, Sekretaris MPR RI For Papua menyoroti, efektivitas dan kewenangan berbagai instrumen kelembagaan Otsus, termasuk Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR melalui mekanisme pengangkatan khusus, serta badan-badan percepatan pembangunan Papua.

“Berbagai lembaga khusus untuk Papua sudah terbentuk, tetapi pertanyaan mendasarnya adalah sejauh mana lembaga-lembaga tersebut mempunyai kewenangan efektif untuk melindungi kepentingan Orang Asli Papua. Tentu kita tidak ingin Otsus kuat dalam konstruksi kelembagaan, tetapi lemah dalam implementasi dan perlindungan hak masyarakat,”katanya.

Filep turut menyoroti, persoalan kebijakan fiskal, khususnya perdebatan mengenai Dana Bagi Hasil Migas Otsus Papua Barat.

Katanya, kebijakan fiskal pemerintah pusat harus konsisten dengan tujuan pemberian kewenangan khusus dan percepatan kesejahteraan masyarakat Papua.

“Integrasi nasional tidak cukup dipertahankan melalui pendekatan hukum formal dan keamanan. Integrasi harus diperkuat dengan keadilan, kepercayaan masyarakat, penghormatan hak masyarakat adat, dan kehadiran negara yang benar-benar dirasakan rakyat Papua,”tegasnya.

Oleh karena itu, Filep mendorong, pemerintah melakukan evaluasi komprehensif atas 25 tahun pelaksanaan Otsus, memperkuat penyelesaian persoalan HAM, menjamin perlindungan masyarakat sipil, menata kewenangan lembaga Otsus, serta membangun diplomasi internasional yang transparan dan berbasis kemajuan nyata di Papua.

Ia juga menekankan, pentingnya melibatkan masyarakat adat, tokoh agama, akademisi, perempuan, pemuda, serta lembaga representasi Orang Asli Papua dalam perumusan kebijakan strategis.

“Papua adalah tanah kehidupan masyarakat adat yang memiliki sejarah, identitas, hak, dan martabat. Masa depan Papua tidak dapat hanya ditentukan oleh kepentingan investasi, keamanan, atau pertimbangan geopolitik, tetapi harus menempatkan manusia Papua sebagai subjek utama pembangunan,”ujarnya.

“Jangan sampai Otsus kehilangan makna, sementara persoalan Papua semakin memperoleh perhatian internasional. Pemerintah perlu membuktikan keberhasilan Otsus melalui keadilan dan kesejahteraan rakyat Papua,”pungkasnya. [***/GRW]

ADVERTISEMENT

Komentar Facebook

Tags: Dr. Filep WamafmaKetua Komite III DPD RIOtsusWakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI
ShareTweetSend

Related Posts

25 Tahun Otsus Harus Jadi Momentum Evaluasi Hubungan Pemerintah Pusat dan Papua

25 Tahun Otsus Harus Jadi Momentum Evaluasi Hubungan Pemerintah Pusat dan Papua

November 21, 2026
DBH Migas Otsus 81,56 Persen Dipangkas, Ngabalin Ingatkan Pemerintah Pusat soal Keutuhan NKRI

DBH Migas Otsus 81,56 Persen Dipangkas, Ngabalin Ingatkan Pemerintah Pusat soal Keutuhan NKRI

November 14, 2026
Cermati Reaksi Parpol Soal Pengganti Gibran, Dr. Filep Wamafma sampaikan 6 Poin Analisis Politik

Cermati Reaksi Parpol Soal Pengganti Gibran, Dr. Filep Wamafma sampaikan 6 Poin Analisis Politik

November 14, 2026

Motivasi Mahasiswa Papua Penerima Beasiswa ADik se-Jatim, Ketua Komite III DPD RI : Kembangkan Diri dan Bersiap Bangun Daerah

November 13, 2026

Komite III DPD RI Dorong Evaluasi hingga Usulkan UU Khusus MBG dan Perhatian Bagi Daerah 3T

November 9, 2026
Load More
ADVERTISEMENT
  • Tentang
  • Periklanan
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak Redaksi
  • Karir

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

Welcome Back!

OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?