
JAKARTA, satukanindonesia.com – Perjalanan 25 tahun Otonomi Khusus (Otsus) Papua harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap politik hukum, dan sistem ketatanegaraan Indonesia dalam mengatur hubungan kekuasaan antara Pemerintah Pusat dan Papua.
Hal ini ditegaskan Ketua Komite III DPD RI sekaligus Sekretaris For Papua MPR RI, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., melalui keterangannya, Jumat (20/11/2026).
Menurut Filep, Otsus Papua bukan sekedar kebijakan pembangunan maupun distribusi anggaran, melainkan amanat konstitusi yang menjamin pengakuan politik, perlindungan hak-hak Orang Asli Papua (OAP), keadilan ekonomi, dan kewenangan daerah untuk mengatur kepentingannya sendiri.
“Seperempat abad Otsus Papua harus menunjukkan komitmen pemerintah yang semakin kuat dab konsisten dengan politik hukum Otsus yang telah eksis. Jangan sampai Otsus hanya menjadi instrumen politik kekuasaan semata, namun tetap tegas mengawal hak-hak konstitusional masyarakat Papua sehingga terlindungi secara nyata,” tegas Filep.
Lebih lanjut, Filep menjelaskan, Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 memberikan landasan konstitusional bagi pengakuan daerah yang bersifat khusus. Namun, dalam praktiknya, kewenangan khusus Papua masih menghadapi persoalan hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah.
Ia menyoroti, keberadaan berbagai instrumen politik Otsus, seperti Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Papua melalui mekanisme pengangkatan OAP, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), serta lembaga percepatan pembangunan lainnya.
“Pertanyaan mendasarnya, apakah lembaga-lembaga tersebut benar-benar memiliki kekuatan untuk menentukan arah kebijakan bagi kepentingan rakyat Papua? Banyaknya lembaga tidak otomatis menunjukkan kuatnya Otonomi Khusus,”ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Filep menilai, persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, investasi sumber daya alam, perlindungan tanah adat, serta konflik kekerasan yang menimbulkan korban sipil harus menjadi bagian utama evaluasi Otsus.
Menurutnya, kebijakan fiskal nasional yang berdampak pada penerimaan Papua perlu diuji berdasarkan ketentuan hukum dan prinsip keadilan hubungan keuangan pusat-daerah. Demikian pula investasi harus memberikan manfaat nyata kepada masyarakat adat dan menghormati hak-hak mereka.
“Agak anomali, jika kita berbicara tentang Otsus apabila Papua yang memiliki sumber daya alam yang besar, tetapi masyarakat adat masih menghadapi persoalan kemiskinan dan tantangan ekonomi, serta keterbatasan perlindungan atas tanahnya. Ini merupakan persoalan mendasar politik hukum dan keadilan konstitusional,”kata Filep.
Ia juga mengingatkan, persoalan keamanan, pengungsian masyarakat, dan korban sipil tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab pemerintah dalam menjamin hak asasi manusia.
Filep yang juga Wakil Pansus Papua DPD RI itu menegaskan, keberhasilan Otsus harus dilihat dari kemampuan negara menghadirkan rasa aman, keadilan, kesejahteraan, serta penghormatan terhadap martabat masyarakat Papua.
Karena itu, Filep mendorong, pemerintah dan DPR RI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain politik hukum Otsus, termasuk pembagian kewenangan pusat dan daerah, efektivitas lembaga khusus, kebijakan fiskal, perlindungan masyarakat adat, serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban negara.
“Persoalan Otsus Papua hari ini bukan semata-mata persoalan anggaran pembangunan, melainkan persoalan politik konstitusi. Apakah negara sungguh-sungguh memberikan kewenangan khusus kepada Papua, atau hanya memberikan simbol-simbol otonomi tanpa kekuatan untuk menentukan kebijakan bagi kepentingan rakyatnya sendiri?”tegasnya lagi.
Tak hanya itu, doktor hukum alumnus Unhas Makassar itu mengingatkan, ketidaksesuaian antara janji normatif Otsus dan kenyataan yang dirasakan masyarakat dapat memperlemah kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara.
“Jangan sampai 25 tahun Otsus hanya menghasilkan berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, dan lembaga politik, tetapi tidak menghasilkan perubahan mendasar bagi kehidupan Orang Asli Papua. Pemerintah harus berani mengevaluasi apakah konsep Otsus yang dijalankan selama ini sudah sesuai dengan tujuan konstitusionalnya,”lanjutnya.
Menutup pernyataannya, Filep menegaskan, masa depan Papua harus dibangun melalui politik hukum yang konsisten, pembagian kewenangan yang adil, penghormatan terhadap masyarakat adat, dan keberpihakan nyata kepada rakyat.
“Papua bukan tanah kosong. Papua memiliki manusia, sejarah, hak adat, dan martabat yang harus dihormati negara. Otsus harus menjadi instrumen keadilan konstitusional. Karena Otsus dikatakan berhasil ketika amanat Otsus dijalankan dengan benar, adil, dan bertanggung jawab,”pungkas Filep. [ONE/GRW]













