
MANOKWARI, satukanindonesia.com – Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia (APRI) mendukung, Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di provinsi Papua Barat memperjuangkan revisi Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas (Migas).
Hal ini ditegaskan Ketua Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia (APRI) Papua Barat, Firmansyah S. Rimosan dalam keterangannya, Jumat (20/22/2026).
Ia mengatakan, langkah Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRP Papua Barat yang mengebut pengesahan perubahan Perdasus Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pembagian DBH Migas Otonomi Khusus (Otsus) sangat positif.
“Kami dari Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia Papua Barat mendukung penuh langkah Pemprov dan DPRP. Ini bukan lagi soal politik, ini soal keadilan untuk rakyat Papua,”ujar Ketua APRI Papua Barat, dalam keterangan di Manokwari, Jumat (20/11/2026).
Menurutnya, selama puluhan tahun Papua Barat menjadi daerah penghasil Migas terbesar, namun manfaat yang dirasakan orang Papua terlebih masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat masih jauh dari harapan.
Lanjut, katanya, kekayaan alam Papua Barat mengalir ke pusat sementara pembagunan diantaranya sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini pendidikan, di kampung-kampung masih tertinggal.
“Papua ini kaya, tapi orang Papua merasa dijajah di atas tanahnya sendiri. Minyak dan gas kami (orang Papua) membangun kota-kota besar di luar Papua, sementara anak-anak kami di Bintuni, Fakfak, dan Kaimana masih berjuang untuk sekolah,”tegasnya.
Pada kesempatan ini, sebagai ketua APRI Papua Barat memberikan apresiasi kepada Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy yang telah memperjuangkan kenaikan porsi DBH Migas untuk daerah penghasil, dari 6,5 persen menjadi 8,5 persen untuk minyak, dan 13,5 persen menjadi 16,5 persen untuk gas.
“Kami berdiri di belakang Bupati Bintuni. Kalau Bintuni yang menanggung dampak langsung eksploitasi, maka Bintuni juga yang harus mendapat porsi yang layak. Termasuk masyarakat adat Suku Sebyar sebagai pemilik hak ulayat di wilayah Sumuri,”katanya.
Lebih lanjut, pihaknya mendukung penuh skema pembagian 100 persen penerimaan DBH Migas Bintuni yang diusulkan Pemkab Bintuni, yakni 25 persen untuk pendidikan, 20 persen untuk kesehatan dan gizi, 20 persen untuk pemberdayaan masyarakat adat, dan 10 persen untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat adat.
“DBH Migas itu bukan hadiah dari Jakarta, itu adalah hak rakyat Papua. Kami pelaku tambang asli Papua siap patuh aturan, siap bayar pajak, tapi kami minta dana itu dikelola untuk rakyat Papua, bukan untuk kepentingan pusat semata,”pungkasnya.
APRI berharap, revisi Perdasus DBH Migas dapat disahkan sebelum 30 November 2026 sesuai target Bapemperda DPRP Papua Barat, sebagai payung hukum yang kuat bagi Papua Barat di tengah rencana pemotongan DBH Migas Otsus tahun 2027 oleh pemerintah pusat. [***/GRW]












