
JAKARTA, satukanindonesia.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan bahwa daerah terpencil, wilayah terluar, serta daerah dengan angka stunting tinggi menjadi prioritas dalam perluasan jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal tersebut disampaikan Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, saat menghadiri pengukuhan pengurus DPD Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Jambi, Kamis (19/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, ia mengungkapkan, masih terdapat sejumlah wilayah yang belum terjangkau program MBG dan perlu segera mendapatkan perhatian pemerintah.
“Masih banyak daerah yang belum terjangkau oleh MBG dan ini menjadi prioritas bagi kami. Tadi sudah ada beberapa daftarnya. Kami akan cek dan kami akan segerakan, khususnya untuk daerah-daerah yang memang daerah yang jauh, daerah terluar, daerah terpencil, dan daerah-daerah dengan stunting yang tinggi dan tinggi sekali,”ujar Sudaryono.
Dijelaskannya, pemerintah perlu memastikan pelaksanaan MBG tidak hanya berjalan di wilayah yang mudah dijangkau, tetapi juga menyentuh masyarakat, yang membutuhkan intervensi pemenuhan gizi.
Sudaryono menegaskan, BGN terus memperkuat tata kelola dan pengawasan pelaksanaan program.
Pembenahan tersebut dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan, serta pelaksanaan MBG berjalan sesuai ketentuan.
Menurutnya, sejumlah kebijakan pengawasan kini diperketat. Langkah tersebut meliputi kewajiban pelaporan penggunaan dana harian, peningkatan pengawasan terhadap dapur MBG, hingga pengembangan sistem kamera pengawas atau CCTV yang terpusat.
“Yang dulu mungkin pengawasan tidak begitu ketat, sekarang kita ketat. Akuntabilitas sekarang lebih diperjelas. Laporan penggunaan dana harian juga kita wajibkan. Kemudian dapur-dapur itu kemudian kita awasi. Sekarang lagi fokus untuk CCTV tersentral dan lain sebagainya,”ungkapnya.
Sudaryono menyebut, berbagai pembenahan tersebut merupakan bagian dari penguatan tata kelola yang disebut sebagai MBG 2.0.
Melalui langkah ini, BGN ingin memastikan masyarakat dapat melihat, mengawasi, dan mengontrol penggunaan anggaran negara dalam pelaksanaan program.
“Kita sampaikan namanya adalah MBG 2.0, perbaikan-perbaikan ini. Sehingga rakyat, uang rakyat APBN, pemilik APBN, pemilik anggaran ini merasa bahwa anggarannya bisa dilihat, bisa diawasi, bisa dikontrol, dan memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik,”tegasnya.
Menurut Sudaryono, penguatan pengawasan dan pemerataan jangkauan merupakan bagian penting untuk memastikan program MBG memberikan manfaat optimal, baik dalam pemenuhan gizi maupun dampaknya terhadap masyarakat. [***/GRW]













