JAKARTA, satukanindonesia.com – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (Oktober 2024-Oktober 2026) di sektor pendidikan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) khusus Provinsi Papua Barat dinilai belum memberikan dampak yang signifikan.
Hal ini ditegaskan Lamek Dowansiba, tokoh Literasi asal Papua Barat yang kini menjabat sebagai Anggota DPD RI saat dihubungi melalui telepon seluler, Minggu (25/10/2026).
Menurut Lamek Dowansiba, berbagai program pendidikan Nasional sejak pemerintahan Prabowo-Gibran terlebih Makan Bergizi Gratis (MBG), harus dievakuasi.
“Program MBG ini tidak terlalu penting untuk kita di Tanah Papua khusus Papua Barat. Yang terpenting harus dilihat, antaranya infrastruktur atau sarana prasarana, penyediaannya buku, tenaga pengajar, dan kesejahteraan guru,”sebut Lamek Dowansiba.
Katanya, tidak ada indikator yang membuktikan bahwa sumber daya manusia (SDM) Papua mengalami peningkatan, khusus untuk Papua Barat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sangat rendah.
“Ini yang harus dievaluasi, dan menjadi perhatian serius pemerintah pusat dalam hal ini pemerintahan Prabowo-Gibran. Karena selama ini dalam aspek pendidikan belum memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi peningkatan SDM Papua,”ujarnya.
Sebagai pengiat Literasi, Lamek Dowansiba mengungkapkan, masih banyak sekolah di pedalaman maupun pesisir perkotaan di Tanah Papua yang memiliki banyak kekurangan.
“Banyak sekolah-sekolah yang kekurangan tenaga pengajar, akses buku terbatas. Itu kebanyakan terjadi di pedalaman tetapi juga di daerah perkotaan,”sebut Anggota DPD RI Dapil Papua Barat ini.
Misalnya, persoalan yang terjadi di sekolah dasar swasta kristen atau SD YPK Petrus Kafiar yang terletak di wilayah Manokwari Papua Barat. SD ini hanya memiliki 3-4 tenaga pengajar atau guru, dan empat ruangan kelas.
“Sekali lagi, Program MBG tidak memberikan dampak apa-apa bagi kemajuan pembangunan sumber daya manusia Papua, jadi harus dievakuasi. Kita di Papua masih membutuhkan buku, infratruktur pendidikan lainnya,”tegasnya.
Dalam kesempatan ini, Lamek Dowansiba memberikan apresiasi kepada ketua Komite III DPD RI Dr. Filep Wamafma yang telah memperjuangkan berbagai persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pendidikan di Papua Barat.
Diantaranya masa depan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), rendahnya kesejahteraan guru honorer, kendala fasilitas pendidikan, hingga pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). [***/GRW]
