Jakarta, satukanindonesia.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus memainkan peran strategis dalam mendukung pelaksanaan agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama dua tahun terakhir.
Melalui belanja negara yang diarahkan secara produktif, APBN tidak hanya berfungsi menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, memperluas akses layanan dasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara dalam forum “Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kerja Nyata Melanjutkan Asta-Cita” yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Dalam dua tahun pemerintahan, dukungan APBN terhadap agenda prioritas antara lain tercermin melalui berbagai program di bidang pendidikan, kesehatan, serta penguatan produktivitas masyarakat. Pada sektor pendidikan, pemerintah menjalankan program Makan Bergizi Gratis yang hingga 31 Agustus 2026 telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat. Pemerintah juga memperluas program Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, revitalisasi sekolah dan madrasah, serta digitalisasi pembelajaran.
Di bidang kesehatan, APBN mendukung perluasan Cek Kesehatan Gratis yang telah menjangkau 70,3 juta penduduk pada 2025 dan 99,1 juta penduduk hingga September 2026. Pemerintah juga mengalokasikan dukungan untuk renovasi 10.000 puskesmas serta pembangunan dan pemenuhan fasilitas RSUD lengkap di berbagai daerah.
“APBN hadir untuk memastikan prioritas pembangunan pemerintah dapat berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat. Kita tidak hanya berbicara mengenai angka dalam APBN, tetapi bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan negara dapat memperkuat kualitas manusia, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” ujar Menkeu.
Selain mendukung program prioritas, APBN juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan fiskal di tengah dinamika global. Perekonomian Indonesia tetap tumbuh di kisaran 5 persen, sementara reformasi fiskal dan sektor keuangan terus dilakukan untuk menjaga kesehatan APBN serta memperkuat daya tahan ekonomi nasional.
Pemerintah juga terus mengoptimalkan peran APBN dalam melindungi masyarakat dan perekonomian dari berbagai risiko. Salah satunya melalui penguatan pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas ekonomi ilegal yang berpotensi menggerus penerimaan negara sekaligus mengganggu aktivitas ekonomi yang sehat.
APBN 2027: Optimalisasi Fiskal untuk Pertumbuhan Lebih Tinggi
Memasuki tahun ketiga pemerintahan, peran APBN diarahkan semakin strategis. APBN 2027 tidak hanya menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas, tetapi juga dioptimalkan sebagai katalis pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 mencapai 6 persen, lebih tinggi dibandingkan target APBN 2026 sebesar 5,4 persen.
Untuk mencapai target tersebut, kebijakan fiskal akan diarahkan untuk memperkuat investasi, mendorong aktivitas produksi, meningkatkan ekspor, menciptakan lapangan kerja formal, serta memperkuat daya saing perekonomian nasional.
“Ke depan, APBN harus semakin optimal. Kita ingin APBN tetap sehat dan kredibel, tetapi pada saat yang sama mampu memberikan dorongan yang cukup kuat terhadap pertumbuhan. Jadi, disiplin fiskal dan pertumbuhan bukan dua hal yang bertentangan. Keduanya harus berjalan bersama,” tegas Menkeu.
Dalam APBN 2027, pemerintah merencanakan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun, pendapatan negara Rp3.426,0 triliun, serta defisit sebesar 2,40 persen terhadap PDB. Postur tersebut dirancang untuk memberikan ruang fiskal yang memadai dalam mendukung agenda pembangunan sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal.
Upaya mendorong pertumbuhan juga tidak hanya mengandalkan APBN. Pemerintah akan memperkuat sinergi dengan sektor swasta dan Danantara untuk meningkatkan investasi, memperluas kapasitas produksi, mendorong hilirisasi, dan menciptakan lapangan kerja. Pemerintah sebelumnya menyampaikan bahwa untuk mencapai pertumbuhan 6 persen pada 2027, pertumbuhan investasi perlu dipacu hingga sekitar 7 persen.
“Tagline yang selalu saya gaungkan selama dua tahun terakhir, APBN menumbuhkan, APBN melindungi dan APBN yang kredibel. Demikian refleksi dua tahun pemerintahan di bawah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, semoga kita bisa melanjutkan pekerjaan besar kita untuk Indonesia lebih baik,” tegas Menkeu.
Dengan demikian, perjalanan dua tahun pemerintahan menjadi pijakan untuk memasuki tahap pembangunan berikutnya. APBN akan terus diarahkan untuk menjaga stabilitas, melindungi masyarakat, memperkuat fondasi pembangunan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif.(***)
