Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Dr Velix Vernando Wanggai, SIP, MPA
JAKARTA, satukanindonesia.com – Saat ini rakyat tanah Papua sangat mengharapkan sosok Wakil Presiden yang lebih progresif dan mampu berpikir melampaui kebiasaan di dalam mengkoordinasikan Kementerian dan lembaga terkait program percepatan pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Dr Velix Vernando Wanggai, SIP, MPA menegaskan, hal tersebut di tengah dengan dinamika proses pergantian Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
“Wakil Presiden adalah Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, BP3OKP yang diamanahkan di dalam Pasal 68A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua,”ujar Velix Wanggai melalui keterangan pers di Jakarta, Minggu (22/11/2026).
Turunan Undang-Undang Otsus tersebut berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121/2022 yang sudah diperbaharui diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2025 untuk menghadirkan Komite Eksekutif Papua.
“Wakil Presiden baru dengan strategi baru, terobosan baru dan paradigma baru harus mampu mengkoordinir Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Percepatan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan 6 perwakilan Provinsi se-Tanah Papua di dalam program percepatan pembangunan Otsus Papua,” kata Velix.
Menurut Velix, para Menteri terkait itu tidak boleh pasif tetapi harus aktif berinisiatif menggagas percepatan pembangunan Otsus Papua dari perspektif mereka masing-masing.
Velix, intelektual muda Papua yang lama berkecimpung dalam perencanaan pengembangan wilayah Kementerian PPN/Bappenas menegaskan, jika Wakil Persiden dapat hadir secara langsung, duduk bersama orang Papua, mendengarkan dengan hati, dan memahami pikiran serta perasaan mereka yang paling dalam, itu berarti pemerintah telah memenangkan hati oran Papua.
“Orang Papua tidak hanya membutuhkan kebijakan dari atas meja saja, tetapi kehadiran yang tulus, dialog yang jujur, dan kepemimpinan yang mau merasakan langsung denyut kehidupan orang Papua itulah yang sangat didambakan,” kata Velix, pria asli Ambai Serui, Papua.
Velix menegaskan, kita bisa memahami bahwa kondisi Papua yang terkadang damai tetapi seringkali pecah konflik, disebabkan oleh tekanan politik yang sangat kuat baik dari dalam maupun dari luar negeri menuntut perhatian penuh presiden.
“Itu sebabnya beberapa tugas penting terkait pembangunan Papua diserahkan kepada Wakil Presiden. Untuk aspek teknis penjabarannya, Wakil Presiden perlu melakukan konsolidasi agenda kerja dan hubungan kerja yang jelas antara Badan Pengarah Papua (BPP) dan Komite Eksekutif Papua (KEP) serta para pihak lainnya yang berkepentinan bagi tanah Papua,” ujar Velix.
Velix menambahkan, sudah saatnya Wakil Presiden berkantor di Papua, makan Papeda, dan bakar batu bersama orang Papua serta membuka ruang seluas-luasnya bagi aspirasi yang muncul dari hati mereka yang paling dalam.
Langkah tersebut, diakui Velix, diyakini menjadi kunci untuk membangun kepercayaan, merawat persaudaraan kebangsaan, dan memastikan pembangunan otonomi khusus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh orang Papua.
Dalam kaitan dengan pembangunan perdamaian di Papua, Wakil Presiden diharapkan memelopori langkah-langkah perdamaian yang lebih langgeng dan abadi di Papua, melalui pengembangan pangan dan energi, konektivitas, perekonomian orang asli Papua, pengembangan wilayah, perumahan, dan pengakuan atas hak-hak dasar orang Papua terkait hak hidup dan hak ulayat adat.
“Perdamaian yang tidak hanya berhenti pada tidak adanya konflik tetapi perdamaian yang berakar pada keadilan, kesejahteraan, penghormatan terhadap martabat, dan pengakuan hak-hak dasar atas orang Papua di dalam kehidupan kebangsaan Indonesia,” kata Velix, doktor jebolan Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat.
Selain itu, Velix menegaskan, sudah saatnya Papua didekati dengan hati, bukan sekadar dengan pendekatan administratif yang kaku dengan prosentase tertinggi realisasi APBD tanpa melihat kemanfaatan bagi masyarakat asli Papua. Orang Papua ingin bertukar pikiran bersama Presiden melalui Wakil Presiden. Mereka ingin duduk bersama, saling mendengar dari hati ke hati.
“Sesekali Wakil Persiden makan Papeda dan bakar batu bersama orang Papua guna mewujudkan perdamaian yang sejati dan abadi,”kata Velix, Penjabat Gubernur Papua Pegunungan periode November 2023 – April 2025.
Velix mengatakan, sebagai Ketua Badan Pengarah Papua, Wakil Presiden juga mengoordinasikan pencapaian pembangunan 25 tahun Papua sesuai Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua 2022 – 2041 dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua 2025 – 2029.
Dengan pola harmonisasi, sinkronisasi, koordinasi, dan evaluasi program-program dalam kerangka Papua Sehat, Papua Pintar, dan Papua Produktif guna terbangunnya kepercayaan (trust building) yang langgeng di Papua.
Mengulang apa yang pernah disuarakan mendiang Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi, ‘kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi!’ [***/GRW]