Jakarta, SatukanIndonesia.com – Proyek Kereta Api Sulawesi Selatan yang seharusnya ditargetkan rampung hingga Februari 2021, ternyata belum memenuhi ekspektasi. Padahal, pemerintah sudah berpesan agar jalur Kereta Api Sulawesi Selatan Maros-Parepare rampung akhir tahun 2021.
Masalah utamanya adalah klasik, yakni pembebasan lahan Kereta Api Sulsel di Kabupaten Maros dan Pangkep.
Melansir Tribun Timur, hal inilah yang membuat utusan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Deputi I Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Febri Calvin Tetelepta membuat ketar ketir pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kementerian Perhubungan RI.
Soalnya ia menggebrak meja di depan pejabat pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan saat mengikuti Rapat Koordinasi Pembangunan Proyek Strategis Nasional di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Rabu (10/2/2021).
Empat bulan lalu, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur, Jumardi menceritakan awal hingga kereta api bisa ada di Sulawesi Selatan.
Hal itu dia sampaikan saat sesi Pengecoran Perdana Stasiun Mandalle, Kabupaten Pangkep, Sulsel, Kamis (1/10/2020).
Saat dia masih berada di bagian perencanaan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, sudah ada pembahasan tentang kereta api harus ada di Sulawesi Selatan.
Sehingga, ketika dirinya ditunjuk membawakan seminar di mana-mana, dia selalu menghembuskan terus wacana kereta api di Sulawesi.
Sebelum memilih pembangunan kereta api Makassar-Parepare, Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan diperhadapkan dengan dua pilihan yakni kereta api Mamminasata atau Kereta Api Makassar-Parepare.
Akhirnya, Dirjen Perkeretaapian mengambil Kereta Api Makassar-Parepare dengan alasan mengentaskan kemiskinan di desa.
“Dengan alasan itu kita finalkan dan akhirnya kereta api ini bisa dijalankan,” katanya.
Lanjut Febri, ketika, mantan Gubernur Sulawesi Utara, EE Mangindaan menjadi Menteri Perhubungan, kereta api di Sulawesi Selatan kembali hangat. Ia juga mengatakan Mantan Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo pun bertemu dengan Dirjen Perkeretaapian untuk menyampaikan komitmen Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalam pertemuan itu, Syahrul Yasin Limpo siap membebaskan lahan tapi pembebasan lahan diambil alih kementerian dengan alasan kemampuan anggaran.
Sehingga, Syahrul Yasin Limpo hanya menggelontorkan untuk pembebasan lahan sebesar Rp 30 miliar di Barru waktu itu.
“Setiap saya kemana-mana, saya pernah bilang di Sulawesi Selatan, tiru itu pak Syahrul Yasin Limpo kalau mau membebaskan lahan kereta api, karena yang susah itu memulainya,” katanya. (*)
