Jakarta, SatukanIndonesia.com – Selama tiga tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, realisasi program andalan milik Anies Baswedan saat kampanye, yaitu Rumah DP 0 Rupiah, masih sangat jauh dari apa yang ditargetkan.
Selain jumlah unit rumah yang jauh dari target, program itu kembali disorot publik lantaran ada perubahan syarat bagi warga yang ingin membelinya
Batas Gaji yang Tiba-tiba Berubah
Dulu, sebagaimana dikutip dari situs resmi Anies-Sandi saat kampanye jakartamajubersama.com, Rumah DP 0 Rupiah ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah atau Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Namun kini rumah itu seolah bukan hanya untuk masyarakat kecil. Alasannya, Anies mengubah batas maksimal gaji bagi warga yang ingin membeli. Dari semula Rp7 juta menjadi Rp14,8 juta.
Namun kini rumah itu seolah bukan hanya untuk masyarakat kecil. Alasannya, Anies mengubah batas maksimal gaji bagi warga yang ingin membeli. Dari semula Rp7 juta menjadi Rp14,8 juta.
Perubahan skema itu tertuang dalam Kepgub Nomor 588 yang terbit pada Juni 2020 menggantikan Kepgub Nomor 855 tahun 2019.
“Menetapkan batasan penghasilan tertinggi penerima manfaat fasilitas pembiayaan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebesar Rp14,8 juta per bulan,” mengutip bunyi Kepgub Nomor 588.
Perubahan batas minimal penghasilan ini juga tercantum dalam draf perubahan RPJMD yang diajukan Anies ke DPRD.
Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai Anies telah ingkar terhadap janjinya saat kampanye. Tidak sesuai dengan niat semula.
“Jadi intinya itu memang program ini itu mengingkari terhadap niat semula yang ditujukan untuk masyarakat penghasilan rendah dengan penghasilan 7 juta ke bawah, malah dulu dikatakan 4 juta bisa. Nah itu ternyata sekarang malah diubah,” kata Trubus dilansir dari CNNIndonesia.com, Rabu (17/3/2021).
Trubus mengatakan sasaran target akan bergeser ketika batas maksimal gaji warga yang ingin membeli dinaikkan. Dari masyarakat menengah ke bawah, menjadi bisa diakses menengah ke atas.
Ia juga menilai sejak awal program itu tidak melalui perencanaan matang dan hanya sekadar untuk meninabobokan masyarakat saat kampanye. Belum tahu secara pasti bagaimana merealisasikannya ketika sudah terpilih menjadi gubernur.
“Jadi cuma sekadar janji politik, sekadar untuk meninabobokan masyarakat berpenghasilan rendah. Pada akhirnya rumah DP ini juga banyak yang kosong kan,” ujar dia.
Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna berpendapat, batas awal sekitar Rp7 juta pun sebenarnya sulit untuk dijangkau masyarakat.
“Karena kemampuan membayar cicilan (rumah) saja itu udah 30 persen dari 7 juta itu, ya kira-kira 2 juta. Belum lagi punya hutang dan cicilan lain,” imbuh dia.
Ia meminta Pemprov DKI Jakarta untuk mendefinisikan ulang kategori MBR yang bisa mendapatkan hunian itu.
“Kepgub atau Pergub yang mencantumkan kata MBR itu kan harus didefinisikan ulang, 7 juta atau 14,8 juta. Kalau misal jadi 14,8 juta, ini kan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan di awal,” kata Yayat.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta Sarjoko menjelaskan bahwa Kepgub 588 yang mengatur perubahan batas penghasilan maksimal telah mengacu kepada Permen PUPR Nomor 10/PRT/M/2019 tentang Kriteria BMR.
Ia menyebut pada Permen PUPR terdapat lampiran rumusan perhitungan penghasilan berdasarkan kemampuan pembayaran cicilan KPR berikut dengan bunganya.
“Dengan menggunakan rumusan tersebut, dapat disimulasikan batasan penghasilan tertinggi MBR dengan cara memasukan nilai harga jual hunian tertinggi berdasarkan Kepgub 606 Tahun 2020, sehingga diperoleh nilai Rp14,8 juta sebagai batasan penghasilan tertinggi bagi MBR,” kata Sarjoko.
Belum Mencapai Target
Berdasarkan RPJMD 2017-2022, Pemprov DKI Jakarta mengembangkan program DP Nol Rupiah dalam rangka mewujudkan affordable housing (hunian yang terjangkau).
Dilakukan melalui subsidi kredit murah berbasis tabungan bagi MBR. Rencana awal akan dibangun sebanyak 14.000 unit oleh BUMD dan 218.214 unit melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan mekanisme pasar. Jika ditotal, sebanyak 232.214 unit.
Sejak diluncurkan hingga Maret 2021 ini, tercatat setidaknya 872 unit rumah telah dibangun dan disediakan. Jauh dari target dalam RPJMD yaitu 232.214 unit.
Rinciannya, di Pondok Kelapa yang dibangun oleh BUMD, terdapat 780 unit dan telah terjual sebanyak 599 unit. Di Kemayoran, hasil kerjasama dengan Perum Perumnas, ada 38 unit dan telah terjual semua.
Di Sentraland Cengkareng, yang juga kerjasama dengan Perum Perumnas, ada 64 unit dan telah terjual sebanyak 44 unit.
Akhir Desember tahun lalu, Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI sempat menyoroti hal itu. Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono menyindir pencapaian Pemprov DKI Jakarta terkait rumah untuk warga menengah ke bawah.
“Teman-teman anggota fraksi menemukan sudah terwujud janji Pak Anies selama tiga tahun memimpin sudah, alhamdulillah sih sudah mencapai 780 unit, dari 232 ribu,” kata Gembong pada Desember 2020 lalu.
Saat dikonfirmasi, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta Sarjoko berdalih bahwa 232.214 unit dalam RPJMD itu tak semua disediakan untuk hunian DP 0 rupiah. Ada pula jenis unit rumah lain.
“Bukan hanya hunian DP nol saja, tapi termasuk penyediaan hunian baik rusunawa maupun rusunami oleh berbagai skema/ sumber pembiayaan tersebut,” ujar Sarjoko melalui pesan singkat, Rabu (17/3/2021).
Ia juga menyatakan, di tengah jumlah yang masih ratusan itu, pihaknya kini tengah melakukan upaya perluasan penyediaan hunian khusus untku Rumah DP 0 Rupiah.
“Saat ini kami sedang mengupayakan perluasan penyediaan hunian program DP Nol Rupiah oleh beberapa pengembang swasta,” kata Sarjoko.
Kurang Diminati Warga
Dilansir dari CNNIndonesia.com di hunian DP Rp 0 Pondok Kelapa, saat ini tipe yang tersedia hanya unit dengan luas 21 meter persegi dan 22,25 meter persegi.
Unit dengan luas 21 meter persegi seharga Rp184 juta dengan angsuran sebesar Rp1,9 juta per bulan untuk masa angsuran 10 tahun. Sementara untuk angsuran 20 tahun, angsurannya Rp1,2 per bulan.
Sementara tipe unit dengan luas 22,25 meter persegi harganya mencapai Rp195 juta dengan angsuran Rp2,07 juta per bulan untuk masa angsuran 10 tahun. Angsuran terendah yakni Rp1,29 juta untuk tenor 20 tahun.
Harga di atas, belum termasuk biaya maintenance, parkir motor, air hingga listrik bulanan.
Salah seorang warga Jakarta Timur, Arki (42) mengaku lebih memilih membeli hunian berbentuk horizontal ketimbang berbentuk vertikal seperti hunian DP 0 di Pondok Kelapa.
“Mending beli rumah, jelas ada tanahnya. Kalau gini (rusun) mah tingkat,” kata dia.
Jika melihat harga yang ditawarkan, pria asli Jakarta ini berpendapat hunian DP 0 itu sebenarnya tidak bisa dijangkau oleh masyarakat ekonomi ke bawah. Apalagi ditambah dengan biaya lain di luar angsuran.
“Itu mah bukan buat orang susah. Yang nol dp doang. Angsuran tinggi. Belum bayar lain-lain,” ucap dia.
Warga Jakarta Selatan, Samsudin (47) berpendapat serupa. Ia mengaku tak tertarik mengikuti program itu meski tanpa membayar uang muka
“Enggak mau saya. Susah jualnya juga kalau begitu, rusun. Meski enggak pakai dp. Mending duit dikumpulin, beli di Depok. Dapat itu rumah sendiri,” ucap dia.
Selain soal faktor susah dijual, ia juga tak berminat lantaran konstruksi hunian dengan model vertikal lantaran kurang meyakinkan.
“Konstruksi bangunan rusun kurang kuat kalau bahasa orang kampungnya,” ujar dia. (FA/SI).
