Jakarta, satukanindonesia.com – Kenaikan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green dinilai tidak semestinya memicu penyesuaian harga energi lain yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Di tengah tekanan global terhadap sektor energi, pemerintah didorong tetap menjaga stabilitas tarif listrik, LPG bersubsidi (gas melon), dan Pertalite (BBM bersubsidi) agar daya beli masyarakat tidak semakin tertekan.
Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna, menilai gejolak harga minyak mentah dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah memang memberikan tekanan terhadap biaya penyediaan energi nasional. Namun, menurutnya, kondisi tersebut tidak berarti pemerintah harus langsung membebankan dampaknya kepada masyarakat melalui kenaikan harga energi bersubsidi.
“Yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana ketahanan fiskal negara dalam menjaga tarif listrik dan harga LPG (bersubsidi) tetap terjangkau,” ujar Ateng dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa biaya produksi listrik maupun pengadaan LPG impor menjadi lebih tinggi ketika harga minyak global meningkat dan rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Situasi itu membuat beban kompensasi yang harus ditanggung pemerintah ikut membesar.
“Deviasi ini otomatis meningkatkan biaya energi nasional. PLN harus membeli energi primer dengan harga yang lebih mahal, sementara impor LPG juga menjadi jauh lebih mahal karena seluruh transaksinya menggunakan dolar AS,” jelas Ateng.
Meski demikian, Ateng menekankan masyarakat tidak perlu terburu-buru menyimpulkan bahwa Pertalite akan mengalami kenaikan hanya karena harga BBM nonsubsidi berubah. Menurutnya, pemerintah masih memiliki ruang kebijakan untuk mempertahankan harga BBM bersubsidi selama pengelolaan distribusi dan fiskal dilakukan secara efektif.
“Masyarakat perlu memahami bahwa kondisi tersebut tidak otomatis Pertalite ikut naik. Pemerintah masih memiliki instrumen untuk mempertahankan harga BBM subsidi apabila pengelolaan distribusi dan fiskalnya dilakukan secara disiplin,” tutur politisi Fraksi PKS itu.
Di sisi lain, ia mengingatkan adanya risiko yang perlu diantisipasi akibat semakin lebarnya selisih harga antara BBM nonsubsidi dan subsidi. Kondisi tersebut dikhawatirkan mendorong sebagian konsumen beralih menggunakan Pertalite, sehingga kuota subsidi dapat lebih cepat habis dan menambah tekanan terhadap anggaran negara.
“Jika tidak diantisipasi, akan terjadi migrasi konsumsi secara masif dari pengguna BBM nonsubsidi ke BBM subsidi. Inilah yang berpotensi membebani APBN dan mengganggu ketahanan pasokan Pertalite,” tegasnya.
Menurut Ateng, pengawasan distribusi subsidi serta pengelolaan fiskal yang disiplin menjadi faktor penting agar pemerintah tetap mampu menjaga akses masyarakat terhadap energi dengan harga yang terjangkau, sekaligus meminimalkan dampak gejolak pasar global terhadap perekonomian domestik.(***)
