Jakarta, satukanindonesia.com – Pemerintah terus memperkuat ekosistem inovasi digital untuk mendorong pertumbuhan perusahaan rintisan atau startup sekaligus menarik investasi global. Dengan nilai transaksi bruto ekonomi digital yang mencapai USD99 miliar pada 2025, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pengembangan bisnis digital di kawasan Asia Tenggara.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mengatakan, capaian tersebut berdasarkan laporan e-Conomy SEA 2025 menjadi modal penting bagi perusahaan rintisan untuk mengembangkan bisnis, menarik investasi, dan memperluas jangkauan hingga pasar internasional. “Indonesia menawarkan skala yang memadai untuk membangun bisnis sekaligus jangkauan regional untuk terus berkembang,” ujar Meutya dalam acara NTT Startup Challenge 2026 di Jakarta Selatan, dilansir dari infopublik, Rabu (11/11/2026).
Menurut Meutya, dengan populasi sekitar 287 juta jiwa atau kurang lebih 42 persen dari total penduduk ASEAN, Indonesia memiliki posisi strategis sebagai pasar domestik sekaligus pintu masuk menuju perekonomian Asia Tenggara.
Keunggulan tersebut tidak hanya terletak pada jumlah penduduk, tetapi juga keberagaman karakteristik ekonomi dan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah. Kondisi ini membuka peluang bagi perusahaan rintisan untuk mengembangkan solusi digital, menguji model bisnis, serta menjangkau berbagai segmen konsumen.
“Pasar yang beragam ini memberikan kesempatan untuk mengembangkan solusi bagi berbagai kebutuhan, menguji model bisnis di tengah komunitas yang berbeda, serta berekspansi ke segmen pasar yang baru,” jelasnya.
Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemerintah terus memperkuat fondasi ekosistem digital melalui perluasan akses infrastruktur, peningkatan kapasitas talenta, fasilitasi investasi, serta penguatan kepastian regulasi.
“Pemerintah berperan untuk memperkuat fondasi inovasi dengan meningkatkan akses terhadap infrastruktur digital, mengembangkan talenta, memfasilitasi investasi, serta yang terpenting, menciptakan kepastian regulasi yang lebih baik, dan membangun kepercayaan publik,” tegasnya.
Meutya menambahkan, kebijakan pengembangan ekonomi digital juga diarahkan untuk menciptakan persaingan usaha yang adil dan melindungi kepentingan masyarakat. Kejelasan aturan serta kemampuan regulasi beradaptasi dengan perkembangan teknologi dinilai penting untuk membangun kepercayaan pelaku usaha dan investor.
“Hal ini menuntut kebijakan dan regulasi yang memberikan kejelasan, mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, mendorong persaingan yang adil, serta melindungi kepentingan masyarakat luas,” katanya.
Selain mendorong pertumbuhan perusahaan rintisan, pemerintah ingin memastikan pemanfaatan teknologi digital memberikan dampak terhadap produktivitas sektor ekonomi lainnya. Dengan pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi sebesar 8,35 persen pada 2025, integrasi solusi digital diharapkan dapat memperkuat sektor manufaktur, pertanian, perikanan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Kami ingin memanfaatkan momentum ini untuk mengintegrasikan solusi digital ke dalam sektor manufaktur, pertanian, perikanan, serta UMKM, guna meningkatkan produktivitas dan daya saing di seluruh sektor ekonomi,” ungkapnya.
Meutya menegaskan, pengembangan ekonomi digital membutuhkan kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, investor, dan berbagai pemangku kepentingan. Sinergi tersebut diperlukan agar besarnya potensi pasar Indonesia dapat dikonversi menjadi pertumbuhan bisnis berkelanjutan sekaligus memperkuat daya saing ekonomi nasional.
“Ini merupakan komitmen berkelanjutan yang terus diperkuat oleh pemerintah melalui kemitraan dengan industri dan para pemangku kepentingan,” tandasnya.(***)
