JAKARTA, satukanindonesianews.com – Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta, pemerintah daerah (Pemda) tidak sekadar mengejar target penerimaan pajak, tetapi juga menggali potensi pajak dan retribusi yang selama ini belum tergarap optimal.
Hal ini ditegaskan Direktur Pendapatan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Bina Keuda) Kemendagri, Teguh Narutomo dalam pernyataannya yang dikutip, Kamis (12/11/2026).
Ia mengatakan, penguatan basis data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) menjadi salah satu kunci, untuk mengoptimalkan penerimaan daerah.
Teguh menegaskan, penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab membutuhkan fondasi pembiayaan yang kuat. Namun, kemandirian fiskal daerah masih menghadapi tantangan.
Pasalnya, kontribusi PDRD sebagai salah satu komponen utama PAD belum seimbang dibandingkan dana transfer dari pemerintah pusat.
“Selama bertahun-tahun, ada fenomena unik di mana realisasi penerimaan pajak daerah kita hampir selalu mencapai target, bahkan terlampaui jauh dari target. Namun di sisi lain, tax ratio daerah kita cenderung masih sangat rendah,”sebut Teguh.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencapaian target penerimaan pajak belum tentu mencerminkan optimalnya penggalian potensi pendapatan daerah.
Karena itu, Pemda perlu memperkuat inventarisasi dan perhitungan potensi pajak serta retribusi agar sumber-sumber penerimaan yang belum tergarap dapat diidentifikasi dan dioptimalkan.
Teguh menekankan, pentingnya penyusunan basis data potensi PDRD yang akurat, lengkap, dan terintegrasi.
Katanya, basis data tersebut diperlukan sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan perpajakan daerah yang lebih efektif dan efisien.
“Dengan adanya basis data ini, pemerintah dapat melakukan analisis potensi pajak dan retribusi yang ada di daerah tersebut. Selain itu, basis data ini juga dapat membantu dalam perencanaan kebijakan pajak dan retribusi yang lebih efektif dan efisien,”jelasnya.
Diakuinya, masih terdapat sejumlah kendala dalam optimalisasi penerimaan daerah. Diantaranya keterbatasan data, rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, serta belum optimalnya sistem pengelolaan pendapatan daerah.
Melalui penguatan basis data yang komprehensif, Pemda diharapkan mampu mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan potensial sekaligus menyusun strategi peningkatan PAD secara lebih terukur.
Tak hanya itu, Teguh menegaskan, pentingnya sinergi antara Pemda dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan layanan pertanahan yang lebih cepat, mudah, transparan, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
“Integrasi data pertanahan dan perpajakan ini didukung melalui pemadanan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP),”pungkasnya. [***/GRW]
