Jakarta, satukanindonesia.com – Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna, meminta agar penyesuaian harga BBM nonsubsidi dibarengi dengan percepatan pembangunan sistem transportasi publik yang aman, nyaman, terjangkau, dan menjangkau kawasan permukiman maupun pusat aktivitas ekonomi.

“Transportasi publik yang baik akan menjadi solusi nyata. Ketika masyarakat memiliki pilihan mobilitas yang murah dan nyaman, ketergantungan terhadap BBM bisa berkurang, sehingga masyarakat lebih tahan menghadapi fluktuasi harga BBM,” kata Ateng, dalam keterangan persnya, dilansir dari sinpo.id, Rabu, 22 April 2026.

Pasalnya, kontribusi angkutan umum terhadap mobilitas di kota-kota besar Indonesia saat ini masih relatif terbatas. Bahkan data menunjukkan bahwa di beberapa kota, pangsa penggunaan transportasi publik masih di bawah 30 persen, jauh dibandingkan kota-kota maju yang dapat mencapai lebih dari 60 persen.

Di samping itu, pihaknya juga mendorong penguatan pola konsumsi yang lebih efisien dalam penggunaan BBM di tengah masyarakat, melalui edukasi penggunaan secara bijak serta penyediaan alternatif yang terjangkau guna menjaga stabilitas pengeluaran rumah tangga.

“Yang perlu dibangun bukan hanya kebijakan harga, tetapi juga kecerdasan dalam menggunakan BBM, agar masyarakat lebih siap menghadapi perubahan dan tidak terlalu rentan terhadap gejolak harga,” tegasnya.

Terakhir, Ateng juga mendorong pemerintah memperkuat kebijakan energi secara bertahap melalui peningkatan kapasitas produksi dalam negeri, diversifikasi sumber energi, pengembangan bioenergi seperti biodiesel B35, serta percepatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan.

“Kita tidak boleh terus berada dalam pola kebijakan jangka pendek setiap kali harga minyak dunia bergejolak. Arah kebijakan harus mampu menjaga keseimbangan antara keekonomian dan perlindungan masyarakat,” katanya.(***)