Jakarta, SatukanIndonesia.com – Calon panglima TNI yang dipilih Prsiden Jokowi tentulah sosok yang dianggapnya loyal demi memuluskan agenda politik kenegaraan dan pemerintahan.
Sampai saat ini, soal siapa yang bakal menggantikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto masih belum pasti. Presiden Jokowi belum mengirimkan surat usulan nama kepada DPR.
Meski begitu, pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan, secara politik Jokowi membutuhkan sosok yang loyal untuk mengisi jabatan panglima TNI. Baca Juga: Mendagri Kirim Surat Bakal Calon Tim Seleksi Anggota KPU dan Bawaslu 2022-2027 ke Presiden Jokowi
“Namun secara politik saya kira kebutuhan presiden hari ini adalah sosok panglima yang memiliki loyalitas total, terutama untuk memuluskan agenda-agenda politik kenegaraan dan pemerintahan,” katanya saat dihubungi, Selasa (12/10/2021).
Seperti diketahui, dua nama yang santer disebut-sebut sebagai calon kuat pengganti Hadi Tjahjanto aalah KSAD Jenderal Andika Perkasa dan KSAL Laksamana Yudo Margono. Bila Yudo dalam beberapa kesempatan di-endorse Wapres Ma’ruf Amin, belum lama ini Mensesneg Pratikno menemui Andika di Mabesad. Pertemuan terjadi setelah sehari sebelumnya Pratikno menyatakan nama calon panglima TNI dikirim ke DPR bulan depan.
Khairul menekankan bahwa sosok panglima TNI harus mengutamakan agenda politik negara. ”Seorang Panglima TNI juga tidak boleh punya agenda sendiri apalagi yang terkait politik kekuasaan, di luar agenda politik negara,” tuturnya. Baca Juga: Komisi II DPR: KPU dan Kemendagri Belum Mendapat Titik Temu Pelaksanaan Pemilu 2024
Dia pun berharap agar presiden maupun DPR dapat melakukan penilaian secara objektif dalam pemilihan panglima TNI. “Presiden maupun DPR tidak terjebak pada bangunan citra dan reputasi yang disodorkan terutama di ruang-ruang digital, tanpa melihat realitas secara jernih dan obyektif,” ujarnya.
Khairul pun menekankan tiga hal untuk menjadi pertimbangan dalam pemilihan pengganti Hadi Tjahjanto. Salah satunya adalah pentingnya menjaga kesetaraan posisi dan kesempatan bagi tiap matra. Termasuk dalam hal menjadi Panglima TNI.
“(Lalu) faktor usia. Seperti sering saya katakan, masa jabatan yang terlalu singkat akan berpotensi menimbulkan ketidakefektifan dalam pengelolaan organisasi,” tuturnya.
Selain itu juga memperhatikan bentuk-bentuk ancaman potensial. ”Maka kita punya kebutuhan membangun kekuatan pertahanan laut yang memadai dan interoperabilitas antar matra,” ujarnya.(Nal/SI)
