Washington, SatukanIndonesia.com – Kemarin telah dilaksanakan pertemuan Komite Pembangunan (Development Committee) yang dihadiri oleh Presiden Grup Bank Dunia (WBG), Managing Director Dana Moneter Internasional (IMF) dan para Gubernur dari negara-negara anggota Grup Bank Dunia.
Dalam pertemuan ini, Menteri Keuangan Republik Indonesia (RI), Sri Mulyani Indrawati, hadir dan menyampaikan Pernyataan Gubernur (Governor Statement) mewakili negara-negara anggota konstituensi South East Asia Voting Group (SEAVG) yang terdiri atas 11 negara, termasuk Indonesia.
Pertemuan DC diselenggarakan pada situasi dimana ekonomi global mulai pulih, meskipun tidak merata. Kecepatan pemulihan ekonomi bergantung kepada beberapa hal, termasuk pada akses dan distribusi vaksin, kapasitas fiskal, dan rantai pasokan global.Baca Juga: Presiden Jokowi Kembali Tekankan Pentingnya Hilirisasi Secara Besar-besaran
Pada sisi lain, kekuatan kebijakan moneter dan fiskal global yang tidak merata dapat menimbulkan kerentanan keuangan, terutama di negara-negara berkembang. Dalam hal ini, Menteri Keuangan RI menyampaikan agar Bank Dunia dapat memimpin dan membangun koordinasi yang lebih kuat dengan lembaga keuangan internasional (IFI) lainnya dalam memastikan kerja sama kebijakan global yang terpadu untuk mengatasi masalah-masalah global tersebut.
Pandemi menunjukkan pentingnya berinvestasi dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons krisis. Semua negara menghadapi risiko, termasuk pandemi, bencana alam, dan peristiwa terkait iklim. Negara membutuhkan kebijakan, mekanisme, institusi, dan sumber daya yang lebih kuat untuk meningkatkan ketahanan.
Dalam hal ini, Grup Bank Dunia harus membantu pada bidang-bidang utama, termasuk memperkuat kerangka fiskal dalam menerapkan kebijakan kontra-siklus dengan lebih baik, mendorong perbaikan modal manusia, mengembangkan kualitas dan volume infrastruktur, meningkatkan akses ke energi, membangun sistem perlindungan kesehatan dan sosial yang kuat , dan mengembangkan infrastruktur digital yang penting untuk memperkuat ketahanan negara.
Sementara itu, pembangunan yang lebih baik menuntut investasi yang tegas dan membutuhkan sumber daya serta pembiayaan yang inovatif. Komunitas global harus membentuk mekanisme pembiayaan yang akan memungkinkan negara-negara, baik secara individu maupun kolektif, untuk merespon secara lebih efektif terhadap ancaman global di masa depan dan dengan cepat memulihkan ekonomi global. Baca Juga: Menteri BUMN Erick Thohir Pasang Target Tinggi Buat Freeport
“WBG dan IMF harus bekerja sama dengan lembaga keuangan internasional lainnya untuk melengkapi negara-negara dengan sumber daya dan instrumen yang diperlukan guna menciptakan standar yang lebih kuat untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons terhadap potensi krisis”, tegas Menteri Keuangan RI.
Grup Bank Dunia juga berupaya merumuskan dan menemukan cara baru untuk berinvestasi secara efektif dalam Pembangunan Hijau, Tangguh, dan Inklusif (Green, Resilience, Inclusive Development/GRID). Namun demikian, pembiayaan GRID telah jauh melampaui ketersediaan sumber daya sektor publik.
Untuk itu, WBG dan IMF harus menggunakan kekuatan dan kapasitasnya untuk meningkatkan dan memberikan solusi pembiayaan yang inovatif dan memperkenalkan instrumen dan alat untuk mengurangi risiko investasi swasta, memanfaatkan kapasitas keuangan yang ada dan menyediakan dukungan teknis untuk mempercepat aliran modal dan meningkatkan investasi.
“Bank Dunia dan IMF harus menggunakan otoritasnya untuk mendorong pelaku global, regional, dan lokal dalam mengeksplorasi berbagai solusi pembiayaan inovatif yang selaras dengan GRID, SDGs, dan Perjanjian Paris,” kata Menteri Keuangan RI.
Dalam pertemuan, Menteri Keuangan RI juga menegaskan perlunya untuk terus meningkatkan tata kelola Grup Bank Dunia. Dalam hal ini, WBG harus berkomitmen untuk mematuhi standar transparansi dan akuntabilitas tertinggi dalam semua operasinya dan mengikuti perubahan global.
Dalam hal ini, mewakili negara-negara SEAVG, Menteri Keuangan RI menyambut baik tinjauan hak suara pada International Development Association (IDA) dan kepemilikan saham pada International Bank for Reconstructions and Development (IBRD) dan International Finance Corporation (IFC).
Menteri Keuangan RI berharap agar semangat konstruktif yang sama akan mengarah pada kemajuan dalam mencapai hak suara yang adil, baik di IBRD maupun IFC.
Pada bagian akhir, Menteri Keuangan juga menyampaikan penghargaan yang tulus kepada Manajemen dan Staf Grup Bank Dunia dan IMF atas upaya tak kenal lelah selama situasi yang penuh tantangan ini, dan berharap agar WBG dan IMF terus berkomitmen untuk memainkan peran penting dalam pengananan isu-isu global.(Nal/SI)
