Jakarta, SatukanIndonesia.com – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendorong Menteri Keuangan agar dalam menjalankan kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau tetap memperhatikan kepentingan petani tembakau dan juga tenaga kerja industri tembakau nasional.
“Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan dari Menteri Keuangan tentang kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau dan produk tembakau lainnya tahun 2022. Kami mendorong Menteri keuangan dalam menjalankan kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau agar memperhatikan kepentingan petani tembakau dan tenaga kerja industri tembakau nasional,” ucap Dito dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan yang membahas mengenai tarif cukai hasil tembakau tahun 2022 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, dilansir dari dpr.go.id, Rabu (15/12/2021).
Baca Juga: Menko Airlangga: Investor dan Otoritas Bursa Menjadi Bagian Penting dalam Proses Pemulihan Ekonomi
Ia juga menegaskan, Menteri Keuangan dalam menetapkan layer tarif cukai hasil tembakau agar dapat mengantisipasi upaya pabrikan untuk menghindari dari kewajiban cukai yang seharusnya.
Selain itu Komisi XI DPR RI juga meminta Menteri Keuangan agar meningkatkan upaya dalam mencegah beredarnya rokok ilegal, serta memperkuat kebijakan pengendalian impor tembakau untuk melindungi kepentingan petani tembakau.
Baca Juga: Jokowi Dengarkan Keluhan Petani Bawang
“Komisi XI mengimbau Menteri Keuangan memperkuat kebijakan DBH CHT untuk dioptimalkan pemanfaatannya bagi kesejahteraan petani tembakau, kesehatan masyarakat, dan penegakan hukum. Pemerintah juga perlu memperkuat upaya untuk mempercepat penurunan prevalensi anak yang merokok serta berkomitmen untuk melakukan pembinaan kepada industri rokok kecil,” kata Dito.
Diketahui dari pantauan SatukanIndonesia.com Rincian kenaikan tarif cukai tembakau sebesar 12%, sedangkan kenaikan tarif cukai tembakau untuk jenis sigaret kretek tangan (SKT) maksimal 4,5% di 2022.
Baca Juga: Malam Ini Kartu Prakerja 2021 Resmi Ditutup, Lanjut di 2022
“Kenaikan cukai rokok rata-rata 12% tapi untuk sigaret kretek tangan (SKT) kenaikannya kita menetapkan 4,5% maksimal,” kata Menkeu.
Dia menambahkan, kenaikan kebijakan cukai hasil tembakau ini sudah memperhitungkan aspek tenaga kerja baik petani maupun pekerja. Jadi, kenaikan ini tidak akan merugikan petani maupun buruh.
“Industri terutama menggunakan tenaga kerja. Jadi petani bisa untung,” tandasnya. Baca Juga: Jokowi Dengarkan Keluhan Petani Bawang
Diterangkan juga dengan kenaikan cukai ini bisa membantu masyarakat miskin seiring dengan bertambahnya penerimaan cukai. “Bisa membantu masyarakat miskin,” kata Sri Mulyani. (Nal/SI)
Lihat Juga: Promosikan Rempah dan Kuliner Indonesia di Manca Negara Lewat Kampanye
