Bali, SatukanIndonesia.Com -Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI) menggelar Rapat Kerja Nasional KAI Tahun 2022 di Kuta, Bali, Senin, 30 Mei 2022. KAI ingin mewujudkan adanya satu desa satu advokat dan bisa dimulai dari Provinsi Bali.
“KAI mungkin bisa bekerja sama dengan Pemprov Bali Pak Gubernur, kita wujudkan satu desa satu advokat,” kata Presiden KAI Adv. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto saat pembukaan Rakernas KAI 2022 yang dihadiri Gubernur I Wayan Koster dan ribuan advokat, Senin, 30 Mei 2022.
“Sehingga akses hukum, akses keadilan bisa dimiliki oleh siapa saja, terutama mereka yang kurang mampu dan memiliki keterbatasan. Pengusaha UMKM di Bali juga akan mendapat informasi hukum yang lengkap jika program satu desa satu advokat ini terwujud Pak Gubernur,” tambah Tjoetjoe.
Menurut Tjoetjoe saat ini masih banyak masyarakat yang susah mendapatkan akses keadilan, bingung tempat mencari pendampingan, hal ini terjadi karena kurangnya informasi hukum yang mereka peroleh dari para penegak hukum.
“Program satu desa satu advokat bisa jadi solusi,” tegasnya.
Tjoetjoe menambahkan perbandingan jumlah penduduk dengan jumlah pengacara di Indonesia masih timpang jauh, sehingga dengan adanya program satu desa satu advokat, tentu KAI juga berusaha meningkatkan kuantitas dan kualitas anggotanya hingga siap mengabdi di tingkat desa.
“Apalagi mayoritas lawyer banyak praktik di perkotaan, sehingga informasi hukum di kawasan pedesaan sangat minim,” tambahnya lagi.
Sementara itu, Gubernur Bali I Wayan Koster dalam sambutannya mendukung program-program strategis yang digagas KAI. Menurutnya tanggung jawab para advokat adalah penegakan supremasi hukum di Indonesia.
“Dan berbagai program untuk itu harus diwujudkan,” kata Koster.
Koster juga menjelaskan bahwa dalam terus kerja keras agar ekonomi masyarakat Bali bisa terus berkembang dan mandiri.
Bertempat di The Stone Hotel Bali, selain gubernur dan jajarannya, Rakernas KAI 2022 turut dihadiri Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Hasto Atmojo Suryo, 19 jenderal senior Polri yang telah tergabung sebagai advokat KAI, serta ketua-ketua DPD, DPC, direktur, dewan penasehat, para wakil presiden, hingga sekitar seribu lebih anggota Kongres Advokat Indonesia.(***)
