Jakarta, SatukanIndonesia.com – Sudah dua tahun terakhir program normalisasi sungai di DKI Jakarta berhenti. Pasalnya, sejak 2017 Pemprov DKI sudah tidak lagi membebaskan lahan untuk kegiatan normalisasi ini.
“Berhenti. Totally berhenti karena tidak ada pembebasan lahan,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di kantornya, akhir pekan lalu.
Normalisasi merupakan program kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI dengan pemerintah pusat yang dilaksanakan sejak Presiden Joko Widodo masih menjabat sebagai Gubernur DKI.
Program tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi persoalan banjir yang kerap melanda wilayah Ibu Kota.
Kegiatan normalisasi diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030.
Adapun normalisasi sungai merupakan metode penyediaan alur sungai dengan kapasitas mencukupi untuk menyalurkan air, terutama air yang berlebih saat curah hujan tinggi.
Kegiatan ini dilakukan karena mengecilnya kapasitas sungai akibat pendangkalan dan penyempitan badan sungai, dinding yang rawan longsor, aliran air yang belum terbangun dengan baik, dan penyalahgunaan untuk permukiman.
Kegiatan normalisasi dilakukan dengan melibatkan berbagai instansi. Dinas Tata Air DKI, misalnya, melakukan normalisasi sungai dengan cara pengerukan untuk memperlebar dan memperdalam sungai, pemasangan sheetpile atau batu kali (dinding turap) untuk pengerasan dinding sungai, pembangunan sodetan, hingga pembangunan tanggul.
Sementara Dinas Kebersihan DKI mengeksekusi normalisasi dengan cara menjaga kebersihan sungai sehingga sungai dapat difungsikan sebagai air baku.
Ada 13 sungai yang melintasi Jakarta yakni Sungai Ciliwung, Angke, Pesanggrahan, Grogol, Krukut, Baru Barat, Mookevart, Baru Timur, Cipinang, Sunter, Buaran, Jati Kramat, dan Cakung. Dengan berhentinya program normalisasi sungai di DKI, saat ini pemerintah pusat hanya fokus pada penyelesaian program yang sama di hulu tepatnya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Di tempat tersebut, Basuki mengatakan, tengah membangun dua dry dam yakni Bendungan Ciawi dan Cimahi. Gagasan pembangunan keduanya telah dicetuskan sejak 2004-2005 lalu.
Namun realisasinya baru dapat dilaksanakan pada Oktober 2017, setelah setahun sebelumnya kontrak pembangunannya ditandatangani.
Basuki pun berharap agar program normalisasi dapat dilanjutkan kembali.
“Saya bilang ke Pak Gubernur, kalau sudetan itu selesai, 60 persen (air) lewat situ. Di Ciliwung kurangi banyak, apalagi ditahan di Ciawi dan Cimahi, mustinya sip itu,” tuntasnya.
