Toba, SatukanIndonesia.Com -Masa Reses merupakan salah satu tugas yang diamanat konstitusi kita, bagi para Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota untuk melihat langsung dan memberikan evaluasi terhadap implementasi program pemerintah yang sudah diagendakan sebelumnya, apakah sesuai dengan target yang diharapkan. Selain itu, prioritas lainnya adalah untuk mendengarkan aspirasi konstituen terkait kebutuhan publik dan kendala yang dihadapi di daerah pemilihannya (dapil).
Sekaitan hal itu, pihak DPRD Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, juga sebelumnya melakukan reses ke dapil masing- masing, di 5 dapil di Kabupaten Toba, yang terselenggara dua hari, sejak tanggal 5- 6 September 2022 lalu, yang selanjutnya dibawakan ketingkat Paripurna, guna mendapatkan respon, serta rekomendasi, baik dari pihak DPRD Kabupaten Toba, terutama bagi pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Toba, sebagai bahan tindaklanjut evaluasi perbaikan kinerja kedepannya.
Atas dasar legitimasi itu, pihak DPRD Kabupaten Toba menggelar Rapat Paripurna bersama pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Toba, dengan agenda Penyampaian Hasil Reses II, tahun 2022, yang diselenggarakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Toba, yang dipimpin langsung Ketua DPRD, Effendi SP. Napitupulu, didampingi Wakil Ketua, Mangatas Silaen, dan Candrow Manurung, Balige, Senin (12/9/2022).
“Rapat Paripurna sah dibuka, sebelum dimulai pembahasan dari rekan- rekan dimasing-masing dapil, sebelumnya kita dengar dulu, sambutan Pemerintah Daerah Kabupaten Toba,” ucap Effendi.
Usai pembuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Toba, dilanjutkan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Toba, yang dalam kesempatan itu dihadiri oleh Wakil Bupati Kabupaten Toba, Tonny Simanjuntak, SE.
“Sebagaimana kita kita ketahui, bahwa bersama reses ini sebagai agenda berkala sebagai tanggung jawab bersama DPRD dan pemerintah dalam menjawab kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat,” kata Wabup Tonny, diawal sambutannya.
Diteruskannya, Tonny juga tak luput mengucapkan terima kasih dan berharap dengan penyampaian hasil reses kedua ini akan semakin mempererat hubungan dengan membangun komitmen yang lebih baik kedepannya.
“Mari kita bergandengan tangan untuk mewujudkan Toba yang lebih baik,” ujar Wabup Tonny penuh harap.
Terkait agenda penyampaian reses, diawali dengan anggota DPRD Toba Boy A. Simangunsong, sebagai juru bicara Dapil I, meliputi wilayah Kecamatan Balige, dan Tampahan, menyampaikan beberapa hal diantaranya, agar Dinas Kesehatan diharapkan memberikan perhatian terhadap penanganan stunting di desa, dengan meminta pihak Dinas Kesehatan untuk melakukan secara tepat- terukur terkait pendataan stunting, agar dilakukan secara berkala dan data stunting agar di-update berkelanjutan.
Masih Boy, yang diketahui asal Partai Nasdem tersebut, mengatakan, bahwa terkait harga BBM, diharapkan agar OPD (Organisasi Pimpinan Daerah), dapat melakukan koordinasi tentang kenaikan tarif angkutan umum dan melakukan sosialisasi terkait tarif tersebut.
Dilanjutkan Tomson Manurung, asal Partai Golkar, Dapil II, yakni Kecamatan Uluan, Bonatualunasi, Lumbanjulu, dan Ajibata, menyampaikan usul perbaikan jalan di Kecamatan Uluan, normalisasi Sungai Siarsik Arsik di Desa Pasar Lumbanjulu.
Henry Tambunan, perwakilan anggota DPRD Dapil III, yakni Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Porsea, Siantar Narumonda, dan Parmaksian, menyampaikan terkait rehabilitasi bendungan Aek Mandosi Lumban Butarbutar di Desa Patane II Kecamatan Porsea, untuk segera diperbaiki, agar dapat mengairi lahan persawahan masyarakat seluas 100 Ha, dan blank spot di Desa Amborgang agar kedepan dapat difasilitasi.
Mewakili Anggota DPRD, Dapil IV, Kecamatan Habinsaran, Borbor, dan Nassau, Gumontan Pasaribu, menyampaikan bahwa di Kecamatan Habinsaran ada jalan putus, tepatnya di Desa Lumban Pinasa, yakni jalan di Bulu Duri, dan jalan di Huta Ginjang disebutkannya, banyak air tergenang kalau musim hujan, sehingga dimintakan kepada dinas terkait, agar memperbaikinya. Dan masih dilanjutkannya, pada bidang pendidikan, guna upaya peningkatan mutu pendidikan, supaya Pemkab Toba segera menetapkan pejabat defenitif di lingkungan Dinas Pendidikan, sebab sesuai laporan yang diterimanya, dan diketahui beliau, bahwa sampai saat ini masih banyak Pejabat di Dinas Pendidikan yang berstatus Pelaksana Tugas (PLT).
Dan tanggapan terakhir mewakili Dapil V, yakni Kecamatan Laguboti, Sigumpar, dan Silaen, yang diwakili Diama Aruan, yang diketahui asal Partai PKB, menyampaikan bahwa jalan di Kota Laguboti, tepatnya jalan Simpang Tiga dan Simpang Empat menuju Perumahan Korpri, menurut beliau sangat memprihatikan, dan jalan dari Silimbat menuju Habornas juga demikian. Atas pendapatnya, dimintakan agar pihak Pemerintah Kabupaten Toba, agar melobi ke Dinas PU di tingkat Provinsi, dan Kementerian, sembari mengungkapkan bahwa diketahuinya, pejabat yang terkait di dinas tersebut, dari asal Kecamatan Silaen, gudangnya pejabat.
Usai para perwakilan DPRD, dari masing- masing Dapil beri masukan dan tanggapannya, sebelum menutup rapat, Ketua DPRD Kabupaten Toba, Effendi Sintong Panangian Napitupulu, SE, juga menyampaikan ada beberapa ruas jalan K1 di daerah dapil 3, yakni Desa Amborgang dimintakannya, untuk anggaran tahun 2023, supaya mendapatkan perhatian, mulai dari Desa Amborgang ke Lumban Lobu dan ke arah Desa Nalela yang terputus jalan hotmixnya, untuk disegerakan.
Masih Ketua Effendi, dilanjutkannya, terkait soal harga gabah, agar pihak Pemerintah Kabupaten, untuk pro- aktif dalam menentukan harga eceran terendah, dan jika diperlukan untuk membentuk perusahaan daerah (Perusda), sesuai Perda No 7, Tahun 2008, dengan menimpali bahwa sebelumnya pada tahun 2016, sudah pernah dibahas, akan tetapi tidak mendapatkan persetujuan dari Pihak Pemerintah Provinsi.
“Disini peluang kita untuk menentukan harga gabah dari petani. Dan Informasinya kalau dijual petani ke tengkulak dibandrol dengan harga Rp 50-60 Ribu per Kaleng, padahal sejatinya masih bisa di jual di harga Rp. 80 Ribu,” ungkapnya.
Terkait kelangkaan pupuk di Kabupaten Toba, Effendi juga mempersoalkannya, terlebih saat ini sedang dihadapi dan dirasakan para petani Toba.
“Kelangkaan pupuk sama pada periode lalu tidak ada penyelesaian. Petani mau membeli pupuk non subsidi kalau harga gabah di kisaran Rp .70 Ribu,” sambungnya sembari mengingatkan peran serta Pemkab akan Perusda ini, karena tidak mungkin pemerintah berurusan ke pihak ketiga .
Diteruskannya, terkait keberadaan beberapa Perusahaan yang ber-operasi di Kabupaten Toba, dimintakannya, agar Laporan corporate social responsibility (CSR) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dari perusahaan- perusahaan tersebut, untuk setiap tahunnya melaporkan dan disampaikan ke DPRD.
Usai Effendi sampaikan pendapatnya, secara spontan sebelum rapat ditutup resmi, salah satu anggota DPRD, St. Sabaruddin Tambunan juga memberikan usulnya, agar pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Toba, dimintakan supaya memperhatikan dan membantu para petani dalam mendapatkan BBM Solar, untuk kebutuhan alat mesin pertaniannya.
Turut hadir Sekwan DPRD Kabupaten Toba, Jhoni Hutajulu, M. Si, Sekdakab Toba Drs. Augus Sitorus, dan beberapa para pimpinan OPD, serta Camat se-Kabupaten Toba.(GH/SIM)
