MANOKWARI, satukanindonesia.com – Kebebasan pers bukanlah ancaman bagi pemerintah, melainkan perlindungan bagi demokrasi, yang memungkinkan partisipasi publik, akuntabilitas, dan kepercayaan.
Presiden Asosiasi Berita Kepulauan Pasifik (PINA), Kalafi Moala menyampaikan, pernyataan ini dalam sebuah siaran pers yang menandai Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026, yang diperingati pada 3 Mei.
“Jika kita serius tentang hak asasi manusia, pembangunan, dan keamanan, maka kita juga harus serius tentang melindungi mereka yang memberikan informasi kepada rakyat kita,”katanya sebagaimana dikutib dari laman internet, www.dailypost.vu, Minggu (03/05/2026).
Tema Hari Kebebasan Pers tahun ini adalah “Membentuk Masa Depan yang Damai: Mempromosikan Kebebasan Pers untuk Hak Asasi Manusia, Pembangunan, dan Keamanan”.
“Tidak akan ada perdamaian abadi tanpa kebenaran, dan tidak akan ada kebenaran tanpa media yang bebas dan independen,”ujarnya.
Ia mengatakan, meskipun negara-negara Pasifik sering berbicara tentang persatuan, stabilitas, dan pembangunan, tujuan-tujuan ini tidak dapat dicapai jika jurnalis dibungkam, organisasi media menghadapi tekanan, atau undang-undang membatasi arus informasi yang bebas.
Moala menunjuk pada perkembangan di seluruh wilayah tersebut, mencatat baik kekhawatiran maupun kemajuan yang telah dicapai.
Di Samoa, ia menyinggung, tekanan hukum berkelanjutan yang dihadapi oleh Samoa Observer , dan memperingatkan bahwa bahkan lembaga media yang sudah lama berdiri pun tetap rentan.
Dikatakannya, situasi seperti itu menimbulkan kekhawatiran tentang tekanan hukum dan politik yang dapat menghambat kebebasan pers.
Pada saat yang sama, ia mengakui langkah-langkah di Papua Nugini (PNG), di mana pihak berwenang dan Dewan Media Papua Nugini telah bergerak menuju dialog yang lebih konstruktif.
“Keterlibatan semacam ini menunjukkan bahwa kemitraan, bukan konfrontasi, adalah jalan ke depan,”ucapnya.
Di Fiji, ia mengakui, kemajuan menuju lingkungan media yang lebih terbuka dalam beberapa tahun terakhir, tetapi mengatakan kewaspadaan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan reformasi terus berlanjut dan jurnalis dapat bekerja tanpa rasa takut atau pengaruh yang tidak semestinya.
Moala juga memperingatkan tentang semakin meluasnya penyebaran misinformasi dan disinformasi di berbagai platform digital, khususnya di negara-negara kepulauan kecil di mana sistem informasi rapuh dan sumber daya terbatas.
Dia mengatakan, tren ini dapat dengan cepat mengikis kepercayaan publik, memicu perpecahan, dan melemahkan kohesi sosial.
Presiden PINA mengakui, banyak organisasi media di Pasifik berjuang untuk tetap bertahan secara finansial, sehingga membahayakan kebebasan pers.
“Tanpa media yang berkelanjutan dan independen, kebebasan pers itu sendiri berada dalam risiko. Sektor media yang lemah tidak dapat melayani kepentingan publik secara efektif,”katanya.
Dia mengatakan, situasi di seluruh Pasifik tidak merata dan membutuhkan perhatian terus-menerus.
“Kondisi kebebasan pers di Pasifik tidak seragam. Kondisinya diperebutkan, terus berkembang, dan membutuhkan kewaspadaan terus-menerus,”ucapnya.
PINA menyerukan, pemerintah di kawasan tersebut untuk mengambil tindakan, termasuk meninjau undang-undang yang membatasi kebebasan media, memastikan keselamatan jurnalis, mendukung media independen, dan berinteraksi secara terbuka dengan media.
Moala juga menyerukan, para jurnalis untuk menjaga standar etika dan profesional yang kuat.
“Kredibilitas adalah aset terbesar kita. Tanpa itu, kita melemahkan kebebasan yang ingin kita pertahankan,”ujarnya.
Perdamaian di Pasifik, katanya, bergantung pada keadilan, transparansi, dan inklusi, dan tidak dapat dicapai tanpa informasi yang benar.
“Pasifik yang damai tidak dapat dibangun di atas keheningan. Ia harus dibangun di atas kebenaran. Dan kebenaran bergantung pada media yang bebas dan tanpa rasa takut,”katanya.
Ia mendesak, kebebasan pers tidak diperlakukan sebagai diskusi setahun sekali, melainkan sebagai tanggung jawab yang harus dipertahankan setiap hari. [GRW]