Jakarta, SatukanIndonesia.Com –Peran anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) belum terlihat signifikan. Apalagi anggota DPD yang menjabat sebagai pimpinan di MPR.
Menurut pakar politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor, unsur DPD di kalangan pimpinan MPR selama ini belum maskimal alias belum menonjol. Para senator belum memberikan dampak yang lebih hebat kepada seluruh rakyat Indonesia. Hal ini juga berkonsekuensi pada penilaian atas performa MPR di mata publik.
“Padahal sebagai Wakil Ketua MPR, daya jangkau komunikasi yang dimiliki demikian besar. Peluang mengangkat nama lembaga baik DPD maupun MPR sangat terbuka lebar,” ujar Firman Noor kepada wartawan di Jakarta, Selasa (20/9).
Sebagaimana diketahui, belakangan ini terjadi usulan penggantian pimpinan MPR dari DPD. Yaitu dari Fadel Muhammad kepada Tamsil Linrung.
“Pimpinan MPR akan segera berkirim surat untuk menjawab surat pimpinan DPD RI terkait usulan pergantian pimpinan MPR unsur DPD RI dari Fadel Muhammad kepada Tamsil Linrung,” kata Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulisnya sebagaimana dilansir Antara, Selasa (20/9).
Bambang menjelaskan, pimpinan MPR mempersilakan terlebih dahulu kepada pimpinan DPD RI untuk memastikan bahwa usulan pergantian itu sudah berkepastian hukum sesuai ketentuan UUD NRI 1945, UU MD3, Tata Tertib MPR RI, dan sesuai dengan hirarki perundang-undangan yang berlaku.
Terlepas dari polemik usulan pergantian pimpinan MPR dari unsur DPD itu, Firman Noor berpendapat bahwa DPD maupun MPR agar menonjolkan kepemimpinan yang memainkan peran secara utuh sebagai komunikator kepentingan-kepentingan strategis lembaga dan suara rakyat yang diwakili.
“Eksistensi seorang pemimpin yang capable, mampu memainkan peran sebagai “bendera” yang menunjukkan DPD bukan sekadar aksesoris formal dalam sistem ketatanegaraan kita,” ungkap Firman menambahkan.
Dia menilai posisi Wakil Ketua MPR dari unsur DPD dianggap penting dan strategis dalam membawa bendera lembaga para senator tersebut berperan lebih luas sesuai harapan rakyat. Perwakilan DPD di MPR menjadi bagian dari etalase kepemimpinan nasional yang disoroti, sehingga dianggap perlu sosok baru yang mewakili harapan para anggota DPD.(***)
