• Latest
  • Trending
  • All
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
  • Internasional
  • Ragam Info
DPD RI Dorong  Penguatan Konektivitas Antar Pulau dan Hak Masyarakat Adat

DPD RI Dorong  Penguatan Konektivitas Antar Pulau dan Hak Masyarakat Adat

Oktober 3, 2026
Perairan Ujung Kulon di Tetapkan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan

Perairan Ujung Kulon di Tetapkan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan

November 18, 2026
Di KTT EAS, Indonesia Gaungkan Kemerdekaan Palestina

Di KTT EAS, Indonesia Gaungkan Kemerdekaan Palestina

November 18, 2026
ADVERTISEMENT
Menteri HAM Pigai : Pindahkan Badak Jawa Harus di Pertimbangkan secara Matang

Menteri HAM Pigai : Pindahkan Badak Jawa Harus di Pertimbangkan secara Matang

November 18, 2026
Jaga Kedaulatan Indonesia, Ratusan Prajurit TNI Dikirim ke Puncak Jaya

Jaga Kedaulatan Indonesia, Ratusan Prajurit TNI Dikirim ke Puncak Jaya

November 18, 2026
Tidak Penuhi Panggilan Kejaksaan Agung, Tri Adhianto Minta Dijadwalkan Ulang

Tidak Penuhi Panggilan Kejaksaan Agung, Tri Adhianto Minta Dijadwalkan Ulang

November 17, 2026
Abdul Harris Bobihoe Serahkan Medali Emas kepada Atlet Akuatik Kota Bekasi, Apresiasi Perjuangan di Porprov XV Jabar 2026

Abdul Harris Bobihoe Serahkan Medali Emas kepada Atlet Akuatik Kota Bekasi, Apresiasi Perjuangan di Porprov XV Jabar 2026

November 18, 2026
MMA Kota Bekasi Sukses di Porprov, Tri Adhianto Bidik Event Kejurnas

MMA Kota Bekasi Sukses di Porprov, Tri Adhianto Bidik Event Kejurnas

November 18, 2026
Wawali Harris Bobihoe : Cabor Biliar Tambah Emas Untuk Kota Bekasi

Wawali Harris Bobihoe : Cabor Biliar Tambah Emas Untuk Kota Bekasi

November 17, 2026
Dugaan Makar Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Naik Penyidikan

Dugaan Makar Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Naik Penyidikan

November 17, 2026
Rekonstruksi Desentralisasi dan Sistem Demokrasi Lokal di Dalami MPR RI

Rekonstruksi Desentralisasi dan Sistem Demokrasi Lokal di Dalami MPR RI

November 17, 2026
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro
Rabu, November 18, 2026
  • Login
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Fokus Berita

DPD RI Dorong  Penguatan Konektivitas Antar Pulau dan Hak Masyarakat Adat

(Fokus Berita)

Oktober 3, 2026
in Fokus Berita
0
0
SHARES
30
VIEWS
Bagikan ke FacebookBagikan ke TwitterBagikan ke Whatsapp
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Foto: Humas DPD RI

Sorong, satukanindonesia.com – Tim Kerja Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan (RUU DK) DPD RI mendorong penguatan konektivitas antarpulau dan perlindungan hak masyarakat adat dalam penyusunan RUU Daerah Kepulauan. Kedua aspek tersebut dinilai penting untuk memastikan pembangunan dan pengelolaan potensi daerah kepulauan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.

Ketua Timja RUU Daerah Kepulauan DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, mengatakan karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menghadirkan tantangan dalam pembangunan, konektivitas antarpulau, pelayanan publik, serta pengelolaan sumber daya kelautan. Karena itu, diperlukan pengaturan yang mampu mengakomodasi karakteristik dan kebutuhan daerah kepulauan.

“RUU tentang Daerah Kepulauan diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang memberikan pengaturan lebih komprehensif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah kepulauan,” ujar Andi dalam kunjungan Timja RUU Daerah Kepulauan di Kota Sorong, Papua Barat Daya, sebagaimana dilansir dari indoposco, sabtu (3/10/2026).

Senada dengan itu, Wakil Ketua Timja RUU Daerah Kepulauan DPD RI, Muhdi, menegaskan bahwa karakteristik daerah kepulauan membutuhkan kebijakan yang bersifat asimetris dan khusus. Menurutnya, pendekatan tersebut diperlukan agar keadilan pembangunan dapat diwujudkan dan bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

“Kuncinya adalah asimetris dan lex specialis. Kalau kedua hal itu tidak ada, maka sulit untuk keadilan itu terwujud,” tegas Muhdi.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong, Sakti Rakia, menilai penguatan konektivitas harus berjalan beriringan dengan perlindungan masyarakat adat. Menurutnya, masyarakat adat tidak seharusnya hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga terlibat langsung dalam pengelolaan sumber daya daerah.

“Masyarakat adat bertindak langsung sebagai pemilik dan pengelola aset (co-management), tidak sekadar menjadi penonton atau buruh kasar,” ujar Sakti.

Ia juga menekankan pentingnya konektivitas untuk mendukung distribusi barang, pelayanan dasar, dan pengembangan ekonomi masyarakat pulau. Menurutnya, RUU DK perlu mengatur sistem distribusi antarpulau, subsidi angkutan, layanan kesehatan, internet, serta infrastruktur energi dan air bagi pulau-pulau kecil.

Timja RUU Daerah Kepulauan DPD RI menilai konektivitas, pelayanan publik, kewenangan daerah, dan perlindungan hak masyarakat adat merupakan satu kesatuan yang perlu diatur dalam RUU DK.

Pengaturan yang lebih sesuai dengan karakteristik kepulauan diharapkan dapat memperkuat akses masyarakat, mengoptimalkan potensi daerah, serta mendorong kesejahteraan yang lebih merata. (***)

Komentar Facebook

Tags: DPD RIHak Masyarakat Adat.RUU DKJ
ShareTweetSend

Related Posts

Desak Perlindungan Keanekaragaman Hayati dan Hak Masyarakat Adat, Greenpeace: Penundaan adalah Penghancuran

Desak Perlindungan Keanekaragaman Hayati dan Hak Masyarakat Adat, Greenpeace: Penundaan adalah Penghancuran

Oktober 19, 2026
Situasi HAM Papua Disuarakan di PBB, Presiden Prabowo Diminta Bertindak Tegas

Situasi HAM Papua Disuarakan di PBB, Presiden Prabowo Diminta Bertindak Tegas

September 27, 2026
DPD RI Diminta Dorong Perundingan Indonesia-Papua

DPD RI Diminta Dorong Perundingan Indonesia-Papua

September 19, 2026

Soal Konflik Bersenjata di Papua Barat Daya, DPD RI Dorong Lima Poin Krusial

September 17, 2026

DPD RI Desak Kasus Penembakan Tiga Warga Sipil di Maybat Diungkap

September 15, 2026
Load More
ADVERTISEMENT
  • Tentang
  • Periklanan
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak Redaksi
  • Karir

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

Welcome Back!

OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?