TAMBRAUW, SatukanIndonesia.Com – Kepala Bagian Data Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Otonomi Khusus (Otsus) Sekretariat Daerah (Setda) provinsi Papua Barat, Vitalis Yumte menghadiri pembukaan Musyawarah Adat (Musdat) pembentukan Lembaga Masyarakat Adat Tambrauw (Lemata), di Fef, kabupaten Tambrauw, Kamis (19/01/2023).
Dijelaskannya, UU Otsus telah mengatur tentang masyarakat adat dan suku. Maka, pembentukan lembaga masyarakat adat tentunya sangat penting.
“Bukan hanya di Tambrauw, tapi semua kabupaten dan kota sedang menata diri. Terutama tentang keberadaan masyarakata adat dengan organisasi yang harus berbadan hukum,”kata Vitalis Yumte, Kabag Data Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Otsus Setda provinsi Papua Barat kepada wartawan, usai pembukan Musdat Lemata.
Selain itu, lanjut Yumte, kebutuhan masyarakat adat cukup banyak, maka apabila Lemata sudah terbentuk diharapkan dapat mendukung kebijakan pemerintah dan bersinergi.
“Sehingga menjadi jembatan untuk menyuarakan hak-hak masyarakat adat, dan jembatan guna meneruskan pesan-pesan pembangunan yang ada,”ujarnya.
Dicecar mengenai peruntuhan dana Otsus kepada lembaga masyarakat adat, kata mantan Ketua MRP provinsi Papua Barat ini, peruntuhannya tergantung kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda).
“Apakah Pemda mau melihat lembaga ini dari sisi organisasi kemasyarakatan, yang syaratnya harus berbadan hukum atau tidak. Itu kembali Pemda,”imbuh dia.
Namun, menurutnya, apabila ada organisasi kemasyarakatan (Ormas) baik adat maupun perempuan, biasanya harus berbadan hukum, dan wajib terdaftar di pemerintah.
“Lembaga masyarakat adat ini mempunyai kebebasan untuk membangun hubungan kerjasama dengan berbagai pihak, baik itu lembaga pemerintah maupun lembaga geraja dan NGO. Dan tugas pemerintah harus membina,”tandasnya. [GRW]
