Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad membantah konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Galang, Batam, karena komunikasi yang buruk seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo.
Ansar menilai, konflik yang terjadi sebenarnya karena pihaknya belum menemukan cara yang tepat untuk merelokasi warga.
“Sebenarnya begini, bukan buruk (komunikasi), bukan,” ujar Ansar Ahmad, sebagaimana dilansir detiksumut, Rabu (13/9/2023).
“Tapi kita semua masih meraba-raba dan mencari format yang pas. Angka-angka yang pas, karena BP Batam yang akan membelanjakan uang ini, maka mesti ada referensi hukum untuk itu semua,” ungkapnya.
Ansar menyebutkan setelah mendapatkan formulasi dan payung hukum untuk merelokasi masyarakat Rempang, Galang, Kota Batam nantinya sosialisasi akan dilakukan secara masif. Ia berharap pasca sosialisasi tersebut suasana bisa lebih kondusif.
“Makanya sekarang kita akan lakukan sosialisasi lebih masif. Mudah-mudahan ke depannya lebih kondusif dan tidak terjadi kericuhan seperti lalu,” ujarnya.
Ansar juga menerangkan Pemprov Kepri bersama Forkopimda provinsi dan Kota Batam juga akan berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Hal itu agar pemerintah pusat mengirimkan fasilitator membantu pemerintah daerah menjawab keresahan masyarakat.
“Kita akan berkomunikasi dengan pemerintah pusat, agar pemerintah pusat juga bisa mengirimkan tim fasilitator bersama kita, supaya kolaborasi pemerintah pusat, Pemprov, Pemkot. Saya kira upaya ini bisa menjawab keresahan warga bersama,” ujarnya.
“Ini komitmen kami semua untuk mengawal ini semuanya untuk pembangunan,” tambahnya.
Sebelumnya Presiden Jokowi menyebut kerusuhan yang terjadi di Pulau Rempang karena masalah komunikasi yang tidak baik. “Ya itu komunikasi yang kurang baik, saya kira kalau warga diajak bicara, diberikan solusi,” kata Jokowi di Pasar Kranggot, Banten, dilansir detikFinance.
Menurut Jokowi, warga akan diberi lahan 500 meter dan bangunan bertipe 45. Namun kurangnya komunikasi membuat timbul konflik pada proses proyek tersebut.
“Karena di situ sebetulnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter, plus bangunannya tipe 45, tetapi ini kurang dikomunikasikan dengan baik sehingga terjadi masalah,” sambung Jokowi.
Alhasil, Jokowi pun mengutus Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia ke Pulau Rempang untuk menjelaskan pada warga. “Menurut saya nanti mungkin besok atau lusa Pak Menteri Bahlil akan ke sana akan memberikan penjelasan mengenai itu,” kata Jokowi.(***)
