Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap alasan program makan siang gratis milik capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dibahas dalam rapat kabinet di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (26/2) kemarin.
Namun, program dua pasangan capres-cawapres lainnya tak masuk ke dalam pembahasan rapat kabinet RAPBN 2025. Hanya program makan siang gratis milik Prabowo-Gibran. Airlangga mengklaim, program makan siang gratis tak pakai anggaran APBN 2025.
“Enggak pakai anggaran,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, sebagaimana dilansir JawaPos.com, Selasa (27/2).
Airlangga menjelaskan alasan pemerintah membahas program makan siang gratis, padahal KPU RI belum mengumumkan hasil hitung manual sebagai hasil resmi Pilpres 2024, karena berkaitan dengan amplop anggaran.
“Itu kan namanya envelope. Amplop. Amplop anggaran, kan harus dibaca detailnya lagi,” ucap Airlangga.
Lebih jauh, Airlangga enggan berkomentar soal alasan kenapa program makan siang gratis tidak dibahas dan dimasukkan dalam APBNP yang bergulir pada Juni 2025.
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD sebelumnya menyatakan, tidak tepat jika program makan siang gratis dialokasikan ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Menurutnya, RAPBN 2025 seharusnya masih menjadi program dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
“(Progam makan siang gratis diproyeksikan masuk) APBN 2025? Ya mestinya kurang tepat, karena APBN itu nanti kan ditetapkan oleh pemerintah sekarang, tetapi kalau yang mau masuk program makan siang gratis kan pemerintah baru,” tegas Mahfud di Bentara Budaya, Palmerah, Jakarta, Senin (26/2).
Mantan Menko Polhukam ini mengutarakan, seharusnya program tersebut dialokasikan ke dalam APBN Perubahan 2025 yang sudah masuk ke dalam pemerintahan baru. “Mestinya itu menjadi program pemerintah baru yang baru bisa masuk nanti di APBN perubahan 2025, Juni ya, Juni tahun 2025,” ujarnya.
Meski demikian, ia tak terlalu mempersoalkan karena mungkin itu masih hanya sebatas usulan saja. “Tetapi enggak apa-apa lah itu mungkin hanya sumbangan saja. Tetapi kalau dari segi tahapan, itu mestinya ditetapkan oleh pemerintahan baru,” ucap Mahfud. (***)
